Home / Pemerintah

Jumat, 20 Maret 2020 - 18:05 WIB

Yusril Ihza Mahendra; Pertimbangan Ekonomi Nomor Dua, Pemerintah Jangan Tutupi Apa yang Terjadi

BERITAWAJO.COM – Pemerintah tidak punya pilihan lain dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19, kecuali menyelamatkan nyawa rakyat. Pemerintah, apakah melakukan pembatasan keramaian umum bahkan melakukan lockdown, tujuan utamanya harus satu: menyelamatkan nyawa rakyat.

Di sisi lain pemerintah harus tebuka pada rakyat dan tidak boleh menutupi apapun. Begitu disampaikan pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam pesan yang diterima redaksi.

Baca  Emil Salim: Hati-hati, Pemerintah Sedang Berjalan Di Seutas Tali

“Pertimbangan ekonomi harusnya menjadi nomor dua. Ekonomi memang hancur. Tetapi itu bukan hanya terjadi pada kita. Semua negara mengalami hal yang sama.

Ekonomi bisa kita bangun kembali. Tetapi nyawa rakyat yang melayang takkan bisa dihidupkan lagi,” ujarnya.

“Menyelamatkan nyawa rakyat adalah amanat Pembukaan UUD 45. Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hak untuk hidup adalah hak setiap orang. Negara wajib melindunginya,” sambung mantan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM itu.

Baca  Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen

Dia mengingatkan pemerintah agar tidak ragu-ragu memilih apa yang terbaik untuk dilakukan. Jika telah diputuskan suatu langkah, laksanakan dengan konsisten.

“Jangan menutup-nutupi sesuatu. Terbukalah kepada rakyat, terbukalah kepada dunia tentang apa yang sesungguhnya terjadi di negara kita,” masih ujarnya.

Dia yakin dengan keterbukaan itu negara memanggil semua orang, terutama orang-orang kaya dan mampu untuk berbuat membantu sesama.

Baca  SBY: Pemerintah Jangan Timbulkan Antipati Rakyat Soal Corona

“Ayo kita selamatkan nyawa rakyat! Ayo kita selamatkan bangsa dan negara dari keruntuhan akibat wabah bencana penyakit ini,” demikian Yusril.

Artikel ini telah tayang di Rmol. id

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Pemerintah

Catat! Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik 3 Bulan untuk Pelanggan 450 VA dan Diskon 50% untuk 900 VA

Pemerintah

Darurat Virus Corona, Kemenag Tak Layani Permohonan Pelaksanaan Akad Nikah. Kok Bisa?

Pemerintah

Anies Minta Dana Bagi Hasil Dibayar, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Pemerintah

Luhut Ingin Datangkan Turis, Wishnutama: Tak Mungkin, Masih Covid-19

Pemerintah

Jutaan WNI di Malaysia Diminta Tak Pulang, Pemerintah Siap Kirim Sembako

Pemerintah

Jokowi Mengizinkan Pihak Asing untuk Mengelola Aset Negara. Kok Bisa?

Pemerintah

Video Viral Jokowi Kumpulkan Warga Bogor Bagi Sembako, Ini Penjelasan Istana!