Home / Hukum

Selasa, 31 Maret 2020 - 14:25 WIB

Yusril: Darurat Sipil Tidak Relevan dengan Upaya Melawan Wabah Virus Corona

BERITAWAJO.COM – Pemerintah berencana menetapkan status darurat sipil guna mengefektifkan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Terdapat tiga Undang Undang yang akan digunakan pemerintah untuk menerapkan status darurat sipil, yakni UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya.

Menyikapi itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Perppu Nomor 23/1959 tidak relevan digunakan untuk melawan merebaknya virus corona. Sebab, Perppu itu hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam setiap jiwa seseorang.

Baca  Hebat! Pengusaha Baju Gamis Ini Banting Stir Produksi 100 Juta Masker Dibagikan Gratis

“Satu-satunya pasal relevan hanya yang berkaitan dengan kewenangan penguasa darurat sipil untuk membatasi orang ke luar rumah. Ketentuan lain seperti melakukan razia hanya relevan dengan pemberontakan dan kerusuhan. Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alat komunikas tidak relevan,” ucap Yusril lewat Twitter, Selasa (31/3/2020).

Yusril menerangkan, dalam Perppu 23/1959 masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas sepanjang mendapat izin dari penguasa darurat. Namun, penguasa darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan, termasuk pengajian-pengajian.

“Aturan-aturan seperti ini tidak relevan dengan wabah,” imbuhnya.

Baca  KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Masih kata Yusril, penerapan darurat sipil terkesan represif. Peran militer akan menjadi prioritas untuk mengendalikan keadaan. Menurutnya, hal itu bukan yang dibutuhkan saat ini.

“Pemerintah harus berpikir ulang mewacanakan darurat sipil ini,” ucapnya.

Baca  Heboh, Anak Buah Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang 3 Miliar ke Bos BPK di Depan Hakim

Yusri mengaku pernah menggunakan pasal-pasal darurat sipil untuk mengatasi kerusuhan Ambon pada 2000 silam. Kala itu, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyetujuinya. Alhasil, darurat sipil mampu meredam kerusuhan bernuansa agama itu.

“Tapi kerusuhan Ambon jelas beda dengan Wabah Corona. Mudah-mudahan kita mampu mengambil langkah yang tepat di tengah situasi yang amat sulit sekarang ini,” katanya.

“Keadaan memang sulit, tapi kita, terutama para pemimpin jangan sampai kehilangan kejernihan berpikir menghadapi situasi. Tetaplah tegar dan jernih dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah serta tindakan,” ucap Yusril mengakhiri

Share :

Baca Juga

Hukum

Romi Sebut Punya PR Jadi Imam Tarawih Usai Bebas dari Penjara

Hukum

Berkah Habib Bahar bin Smith Dipenjara, Satu Blok Napi Jadi Bisa Ngaji

Hukum

Kapolsek Diduga Mabuk Tabrak Rumah Warga, Balita dan Nenek Tewas

Hukum

Buntut Surat Minta Jokowi Mundur, Ruslan Buton Dijemput Polisi

Hukum

Kritik Mahfud MD, Pakar Hukum: Shalat Tarawih Tak Bisa Dipidana!

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Hukum

Baru Bebas, Bahar bin Smith Kembali Dijemput Masuk Tahanan Pukul 3.30

Hukum

Meski Sudah Bisa Bebas, Bahar Smith Menolak Karena Tidak Mau Dianggap Utang Budi pada Rezim Zalim