Home / Nasional

Senin, 18 Mei 2020 - 23:04 WIB

Waketum MUI: DPR Sudah Singa Ompong Bagaikan Singa Tua

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyiddin Junaidi  Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyiddin Junaidi Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi menyoroti pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 menjadi UU. Muhyiddin menilai pengesahan aturan itu sebenarnya telah membabat habis dan mengebiri wewenang DPR sebagai wakil rakyat.

“Kini giginya (DPR) sudah ompong bagaikan singa tua. Ia hanya kelihatan gagah dan menakutkan tapi sudah powerless,” kata Muhyiddin dalam keterangan resminya, Jumat (15/5).

Muhyiddin memandang, kepercayaan rakyat pada DPR telah luntur. DPR justru lunak dalam pengesahaan UU nomor 1 tahun 2020. Padahal ia merasa aturan itu berdampak negatif buat rakyat.

Baca  Dua WNI Terinfeksi Corona, Tapi Kok RI Malah Tarik Banyak Wisatawan Mancanegara?

“Semua mengkhawatirkan munculnya pemerintahan tanpa pengawasan. Kebijakan pemerintah akan sangat otoriter dan tak bisa dikendalikan,” ujar Muhyiddin.

Selama ini, Muhyiddin mengingatkan, bahwa kebijakan amburadul dan sewenang-wenang terbukti menyengsarakan rakyat. Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan menciptakan frustasi massal.

“Demo-demo rakyat dengan skala apapun tak lagi direspon karena DPR sudah terkoptasi dan aspirasi rakyat mandeg,” ucap Muhyiddin.

Baca  MUI Bahas Fatwa Shalat Tanpa Wudhu dan Tayamum bagi Petugas Medis yang Tangani Corona

Diketahui, (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang diresmikan DPR sebagai UU mengatur tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona. Bentuknya diantaranya bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.

Ada sejumlah pasal yang bermasalah dalam UU tersebut. Pertama, substansi Pasal 27 menghilangkan pengawasan konstitusional oleh DPR. Sehingga membuat lembaga yudisial pun tidak bisa menyidangkan perkara mengenai penyimpangan yang bisa saja dilakukan pejabat publik dalam penanganan COVID-19.

Baca  Kemenaker: Kami Tak Bisa Tolak Izin 500 TKA China di Sultra

Pasal tersebut juga memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pejabat negara. Tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan UU penanganan COVID-19 itu tidak bisa dijadikan objek gugatan.

Kemudian, pasal 28 meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perubahan APBN 2020 hanya diatur melalui peraturan presiden (Perpres). (rep)

Share :

Baca Juga

Nasional

Ngabalin: Kenaikan Iuran BPJS untuk Menjaga Anu….

Nasional

Pemerintah Diminta Tuntut China soal Mayat ABK WNI Dibuang ke Laut

Nasional

Jokowi Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Saat Pandemi

Nasional

Soal Desa yang Tak Salurkan BLT, Kemendes Akan Berikan Sanksi

Nasional

PNS Jangan Ngeluh Ya, Tahun Depan Gaji Dipotong Tiga Persen: Buat Apa Nih?

Nasional

Ringankan Beban di Tengah Pandemi, Mestinya Harga BBM Turun

Nasional

Faisal Basri Heran Banyak Menteri ‘Jegal Gubernur Anies’ Agar Tidak Lockdown Jakarta

Nasional

Inilah Fakta Sejarah Asal Mula Masuknya Orang-Orang Yahudi di Palestina Sampai Terbentuknya Negara Israel