Home / Hukum

Rabu, 20 Mei 2020 - 17:48 WIB

Tok! MK Ketok Palu Tolak Permohonan Guru dan Perawat Honorer Menjadi PNS

Putusan ini menjadi kado tidak menyenangkan bagi para pegawai honorer. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pegawai honorer guru dan perawat yang mengajukan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) akibat merasa tidak mendapat kepastian hukum kapan diangkat menjadi PNS.

Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, (19/5), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan UU ASN mengakomodasi hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada.

Baca  Kejaksaan Agung Yakin Jiwasraya Direncanakan Dibobol, Kerugian Negara Ditaksir 17 Triliun

Hal itu terkait dalil pemohon yang menyebut UU ASN tidak menyebutkan status dan kedudukan pegawai honorer sehingga tidak terdapat perlindungan untuk pegawai honorer.

Wahiduddin Adams mengatakan dilihat dari permohonan, inti keberatan para pemohon bukan pada keberadaan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, melainkan pada Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018.

“Terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah terkait dengan berlakunya Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang secara langsung mengakibatkan para pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS dan juga menjadi PPPK,” tutur Wahiduddin Adams dikutip Antara.

Baca  Jokowi Digugat Pedagang UMKM Rp 10 Miliar, Ngabalin: Minta Sana Sama Corona

Dengan demikian, keberatan pemohon bukan terhadap UU ASN melainkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara konstitusional bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai.

Apalagi pendelegasian seperti itu dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang-undangan.

“Dalil para pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum,” kata dia.

Baca  SIARAN PERS; BSNP Siapkan POS UN Baru

Selain itu, dalam putusan, Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah mempertimbangkan setiap kebijakan untuk melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Share :

Baca Juga

Hukum

Musni Umar Ungkap Sosok yang Dibunuh Ruslan Buton, Bukan Petani?

Hukum

KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Hukum

Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan ‘Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang’

Hukum

Heboh, Anak Buah Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang 3 Miliar ke Bos BPK di Depan Hakim

Hukum

Suap Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Dituntut 10 Tahun Bui
Ferdian Paleka Ditangkap

Hukum

Youtuber Ferdian Paleka Ditangkap di Tol Tangerang-Merak

Hukum

Horee! Polda Metro Jaya Batalkan Larangan Pengendara Motor Berboncengan, Asal…

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!