Home / Nasional

Sabtu, 18 April 2020 - 13:08 WIB

THR ASN Dipotong, Pemerintah Hemat Belanja Rp 5,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, total penghematan belanja yang bisa didapatkan dengan mengurangi tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) mencapai Rp 5,5 triliun. Dana ini terutama akan dialokasikan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Jabar Turunkan 100 ASN untuk Perkuat Data Covid-19 PGRI Minta Pemerintah Mudahkan Akses Internet Ribuan Pekerja Malang Dirumahkan

Sri menyebutkan, pemerintah membuat dua kebijakan baru mengenai THR untuk ASN. Pertama, jumlah pejabat yang mendapatkan THR akan dikurangi. Pejabat eselon dua ke atas, termasuk jajaran menteri, wakil menteri, hingga presiden, tidak mendapatkan THR.

Baca  Jokowi Setelah Tes Corona; "Hasilnya Tanyakan Ke yang Ngetes"

Selain itu, pejabat eselon tiga ke bawah yang masih mendapatkan THR pun akan dikurangi secara besaran. Pasalnya, tunjangan kinerja tidak akan dimasukkan.

“Yang dibayar hanya gaji pokok dan tunjangan pelekat,” tutur Sri dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2020 melalui telekonferensi, Jumat (17/4).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, selama ini tunjangan kinerja masuk dalam komponen perhitungan THR bagi ASN. Namun, seiring dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, komponen tersebut tidak lagi dimasukkan.

Baca  PNS Jangan Ngeluh Ya, Tahun Depan Gaji Dipotong Tiga Persen: Buat Apa Nih?

Askolani menekankan, kebijakan ini berlaku untuk semua ASN di pemerintahan pusat maupun daerah. “Satu lagi, pensiunan juga diberikan seperti yang mereka dapatkan pada tahun lalu,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Hasil penghematan belanja pegawai akan dikelola secara komprehensif atau tidak parsial dalam pengelolaan APBN. Askolani menuturkan, hal ini menjadi salah satu langkah kebijakan pemerintah untuk mendukung penanganan Covid-19.

Askolani menekankan, pengendalian tidak hanya dilakukan melalui APBN, tetapi juga APBD. Anggaran belanja pegawai dalam kas yang dikelola oleh pemerintah daerah ini juga bisa dialihkan untuk mendukung penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca  Kata UAS ke Anies: Maaf Tak Bisa Bela di Medsos, Saya Juga Babak Belur

Penghematan belanja dan pelaksanaan refocusing dalam percepatan penanganan Covid-19 dilakukan setelah penetapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

Selain penghematan THR ASN yang masuk dalam belanja pegawai, pemerintah juga melakukan penghematan pada perjalanan dinas, biaya rapat, dan honorarium. Belanja modal untuk proyek atau kegiatan pun diprioritaskan untuk ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya. (rep)

Share :

Baca Juga

Nasional

Mudik Dilarang Tapi Angkutan Umum Jalan, Menhub Akui Membingungkan

Nasional

Menag Umumkan Nasib Pemberangkatan Jemaah Haji Selasa Besok

Nasional

Pengamat Politik Sebut, Manuver Paloh Wujud Kekecewaan Atas Hal-hal Ini

Nasional

Jubir Pemerintah RI Bantah Tudingan Manipulasi Data Kasus Corona

Nasional

Kisah Masuk Islam: Seorang Perawat Dan Pasien Muslim

Nasional

Ancaman Imam Nahrawi: Siap-siap Saja yang Merasa Terima Dana KONI

Nasional

Ngabalin: Kenaikan Iuran BPJS untuk Menjaga Anu….

Nasional

Awal Bagus, Hendra/Ahsan Lolos Final Hong Kong Open 2019