Home / Nasional

Minggu, 7 Juni 2020 - 07:52 WIB

Tahun Ini Warga Miskin Bebas Bayar PBB

Potret warga miskin

Potret warga miskin

Pemkab Cianjur, Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Tahun 2020 untuk 400 ribu lebih bagi warga miskin dan rentan di berbagai wilayah di Cianjur, sebagai upaya meringankan beban mereka akibat terdampak Covid-19.

Bupati Cianjur Herman Suherman pada wartawan Jumat (5/6), mengatakan nominal keseluruhan pembebasan PBB senilai Rp 2 milyar yang akan dilakukan secara bertahap, tahap awal bagi warga yang memiliki ketetapan pajak sebesar Rp 10 ribu. “Mulai hari ini bagi warga Cianjur yang pembayaran PBB nya dibawah atau sampai Rp10.000 akan digratiskan dan tidak perlu membayar 1 rupiah pun. Jumlah wajib pajak yang digratiskan itu mencapai 400.000 orang,” katanya

Baca  FKM UI Ungkap Corona Masuk RI Sejak Januari, Pemerintah: Kenapa Baru Bilang?

Program tersebut diambil sebagai langkah pemerintah Cianjur untuk meningkatkan sinergitas dalam menurunkan angka kemiskinan di Cianjur, akibat terdampak Covid-19.

Sehingga warga yang tidak mampu atau miskin tidak perlu membayar PBB selama satu tahun terakhir.”Banyak orang yang terdampak selama KLB Covid-19, mulai dari pemutusan hubungan kerja, dirumahkan tanpa dibayar, tidak berdagang atau bertani karena pembatasan aktifitas, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan,” katanya.

Baca  Ridwan Kamil Jelaskan Mengapa Kasus Corona Terlihat Sedikit, Padahal...

Ia menjelaskan, kebijakan digratiskanya PBB bagi warga miskin tersebut, sudah melalui kajian secara matang melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Cianjur, sehingga tahap selanjutnya akan diberlakukan bagi wajib pajak yang membayar PBB Rp 20 ribu dan Rp 30 ribu.

“Warga yang membayar PBB Rp20.000 dan Rp30.000 termasuk dalam kategori warga miskin dan rentan juga mendapatkan bembebasan pembayaran PBB, sesuai dengan Kebijakan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 94 Tahun 2019,” katanya.

Baca  Ini Rincian THR PNS Eselon III ke Bawah Setelah Dipotong Beberapa Persen

Ia menambahkan, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang perubahan kedua Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berbunyi objek pajak yang pajaknya orang pribadi, dapat diberikan pengurangan hingga 100 persen. (rep)

Share :

Baca Juga

Nasional

Instruksi Presiden Joko Widodo, DKI Jakarta Dipastikan Tidak di-Lockdown

Nasional

Umpat FPI, Ade Armando Bakal Dilapor ke Bareskrim

Nasional

Roy Suryo Unggah Jejak Digital Dirut TVRI soal Gerwani, Organisasi yang Berafiliasi dengan PKI

Nasional

Kisah Masuk Islam: Seorang Perawat Dan Pasien Muslim

Nasional

Ancaman Imam Nahrawi: Siap-siap Saja yang Merasa Terima Dana KONI

Nasional

Tak Hanya Mengkritisi, Sandiaga Uno Akan Menanggung Biaya Kebutuhan Pasien Hingga Sembuh

Nasional

Begini Hitungan dan Cara Mengetahui Pengguna Token dapat Listrik Gratis!

Nasional

Sidang Lanjutan Anak Gugat Ayah, Pintu Maaf Sudah Tertutup