Home / Hukum

Rabu, 22 April 2020 - 21:31 WIB

Suap Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Dituntut 10 Tahun Bui

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks politikus PDIP I Nyoman Dhamantra dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa berpendapat I Nyoman terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengurusan kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan.

“Menyatakan terdakwa I Nyoman Dhamantra terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” demikian bunyi surat tuntutan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Baca  Pengacara Sebut Romahurmuziy Bisa Bebas Pekan Depan, KPK: Kami Bekerja Sesuai AturanĀ 

Selain itu, Jaksa juga menuntut pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik I Nyoman selama lima tahun. “Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” sambung Jaksa.

I Nyoman sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp3,5 miliar terkait pengurusan kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan. Suap itu diterima dari pengusaha Chandry Suanda alias Afung dan rekannya, Doddy Wahyudi dan Zulfikar.

Baca  Kapolsek Diduga Mabuk Tabrak Rumah Warga, Balita dan Nenek Tewas

I Nyoman dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

“Patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota DPR RI,” ujar jaksa Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (31/12).

Baca  Pandemik Corona; Megawati dan PDIP Jangan Jadi Penonton

Dalam perkara yang sama, Mirawati Basri yang tak lain adalah orang kepercayaan I Nyoman dan Elviyanto (swasta) dituntut dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan Terdakwa I Elviyanto dan Terdakwa II Mirawati, masing-masing terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” demikian bunyi surat tuntutan tersebut. (ryn/osc)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kejaksaan Agung Yakin Jiwasraya Direncanakan Dibobol, Kerugian Negara Ditaksir 17 Triliun
TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Kapuspen TNI Pastikan TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Waw! Sebanyak 18.062 Narapidana dan Anak Telah Dibebaskan

Hukum

OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Siapa Sosok Politikus yang Dicokok KPK?

Hukum

Minta Kasus Kivlan Disetop, 3.332 Purnawirawan Pasang Badan

Hukum

Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan ‘Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang’

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Hukum

Terungkap Eks Kapolsek Kembangan, Kompol Fahrul Sudiana, Ternyata Anak Jenderal