Home / Nasional

Jumat, 29 Mei 2020 - 03:11 WIB

Soal Desa yang Tak Salurkan BLT, Kemendes Akan Berikan Sanksi

Terkait desa yang terdampak pandemi Covid-19 yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk membantu masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi.

Hal itu disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

“Mereka yang tidak menggunakan Dana Desa untuk BLT Dana Desa dalam konteks dampak, itu akan kena penundaan, bahkan pengurangan Dana Desa pada masa yang akan datang,” tegasnya.

Baca  Din: Umat Islam Tak Perlu Balas Konser dengan Buka Masjid

Selain itu, Mendes juga menjelaskan bahwa penangguhan hingga pengurangan itu akan memberikan kesadaran bagi kepala daerah bahwa penanganan Covid-19 perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan hingga ekonomi.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa penyaluran BLT Dana desa juga terkait isu kemanusiaan. Jika penyaluran itu dilakukan secepatnya maka akan dapat meringankan beban warga desa yang benar-benar terdampak Covid-19.

Baca  Tak Puas dengan Penyaluran BLT, Warga Ubrak-abrik Kantor Desa

“Kenapa? Karena ini masalah kemanusiaan,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa penangguhan hingga pengurangan tidak akan dilakukan terhadap desa yang telah menganggarkan BLT Dana Desa Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka.

Namun, sesuai dengan situasi di lapangan mereka kemudian tidak menggunakan program tersebut karena tidak ada warga desanya yang terkena dampak Covid-19.

Baca  Tidak Ada Unggahan Duka Jokowi untuk Djoko Santoso, Adhie Massardi: TNI Memang Lebih Dekat ke Rakyat

“Kalau seperti itu bukan sanksi, tetapi justru apresiasi karena desanya sangat bagus. Meskipun kasus seperti itu kecil sekali, tetapi memang ada,” kata Mendes.

Lebih jelasnya, Mendes mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa untuk BLT Dana Desa merupakan sebuah keniscayaan di tengah kondisi darurat berupa bencana non-alam.

“Dan itu sudah dipayungi oleh Undang-Undang,” demikian kata Gus Menteri. (iz)

Share :

Baca Juga

Nasional

Jokowi Minta Ditunjukkan Negara yang Berhasil Lockdown, Natalius Pigai: Vietnam!

Nasional

PLN Membantah Tarif Listrik Naik, Tapi Kenapa Tagihan Melonjak?

Nasional

Pigai: Jokowi Harus Tuntut China karena Covid-19, Hapus Semua Utang

Nasional

Konser BPIP Tak Patuhi Social Distancing, Ketua MPR Minta Maaf

Nasional

MUI Usul Pemerintah Berlakukan Lockdown, Tunda Ibukota Baru dan Gunakan Anggaran Infrastuktur Hadapi Wabah Corona

Nasional

Viral! Gaji Rp20 Juta Ngaku Rakyat Kecil Terdampak Corona, Ngemis Bansos

Nasional

Politikus PDIP Polisikan Novel, Pengacara: Dewi Tanjung Sedang Pertontonkan Fitnah Keji

Nasional

Sidang Lanjutan Anak Gugat Ayah, Pintu Maaf Sudah Tertutup