Home / Nasional

Jumat, 29 Mei 2020 - 03:11 WIB

Soal Desa yang Tak Salurkan BLT, Kemendes Akan Berikan Sanksi

Terkait desa yang terdampak pandemi Covid-19 yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk membantu masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi.

Hal itu disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

“Mereka yang tidak menggunakan Dana Desa untuk BLT Dana Desa dalam konteks dampak, itu akan kena penundaan, bahkan pengurangan Dana Desa pada masa yang akan datang,” tegasnya.

Baca  Anies Keluhkan Kebijakan Pemerintah Pusat yang Tak Konsisten

Selain itu, Mendes juga menjelaskan bahwa penangguhan hingga pengurangan itu akan memberikan kesadaran bagi kepala daerah bahwa penanganan Covid-19 perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan hingga ekonomi.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa penyaluran BLT Dana desa juga terkait isu kemanusiaan. Jika penyaluran itu dilakukan secepatnya maka akan dapat meringankan beban warga desa yang benar-benar terdampak Covid-19.

Baca  Dukun yang Obati Pasien Corona di-Rapid Test Sekeluarga

“Kenapa? Karena ini masalah kemanusiaan,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa penangguhan hingga pengurangan tidak akan dilakukan terhadap desa yang telah menganggarkan BLT Dana Desa Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka.

Namun, sesuai dengan situasi di lapangan mereka kemudian tidak menggunakan program tersebut karena tidak ada warga desanya yang terkena dampak Covid-19.

Baca  KPPU Temukan Dugaan Permainan Harga Sehingga Harga BBM Tidak Turun-turun

“Kalau seperti itu bukan sanksi, tetapi justru apresiasi karena desanya sangat bagus. Meskipun kasus seperti itu kecil sekali, tetapi memang ada,” kata Mendes.

Lebih jelasnya, Mendes mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa untuk BLT Dana Desa merupakan sebuah keniscayaan di tengah kondisi darurat berupa bencana non-alam.

“Dan itu sudah dipayungi oleh Undang-Undang,” demikian kata Gus Menteri. (iz)

Share :

Baca Juga

Nasional

Sidang Lanjutan Anak Gugat Ayah, Pintu Maaf Sudah Tertutup

Nasional

Pigai: Jokowi Harus Tuntut China karena Covid-19, Hapus Semua Utang

Nasional

Uztadz Tengku Zulkarnain: Pak Jokowi, Apakah Tidak Malu Atas Kelakuan Pendukung Bapak di Medsos?

Nasional

Ngabalin: Kenaikan Iuran BPJS untuk Menjaga Anu….

Nasional

Yurianto Kemenkes: Yang Izinkan Ojol Angkut Penumpang Siapa?

Nasional

Din Syamsuddin: Jangan Larang Umat ke Masjid, Tapi Izinkan Orang Menumpuk di Bandara

Nasional

Strategi Perang Corona Jusuf Kalla: Selamatkan Nyawa Baru Selesaikan Ekonomi

Nasional

Anak Buah Luhut: Indonesia Memang Butuh 500 TKA Asal China