Home / Ekonomi

Jumat, 1 Mei 2020 - 20:21 WIB

Soal 500 TKA China, Pengusaha: “Melihatnya Agak Miris dan Sedih”

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Sidik Motik merasa miris, karena pemerintah dianggap tidak konsisten dalam menerapkan status larangan transportasi dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu terkait rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia yang akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara.

“Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Melihatnya agak miris dan sedih. Pada masa pandemik ini kan yang perlu dijaga panglimanya adalah kesehatan.

Baca  Ilmuwan Jerman Berharap Diizinkan Masuk Wuhan untuk Penelitian Virus Corona

Kalau minta PSBB agar orang tidak datang, kemudian orang tidak bepergian, tidak pulang kampung, tiba-tiba ada 500 TKA yang datang itu menganggu sekali rasa keadilan,” ungkapnya melalui diskusi virtual, Jumat (1/5/2020).

Bahkan dia merasa heran, bila memang kedua perusahaan tambang tersebut tengah mengembangkan pembangunan teknologi nikel dan membutuhkan tenaga ahli, seharusnya cukup dengan bebera orang yang kompeten dalam bidangnya saja.

“Kalau jumlahnya satu atau dua orang karena alasannya memang lagi pengembangan pabrik baru teknologi, kenapa tidak ahlinya saja yang datang, lalu di karantina dia minggu. Begitu sehat, orang itu yang mengedukasi orang lokal. Kalau 500 TKA itu bukannya teknisi, tapi pekerja,” katanya.

Baca  Menko Luhut Sebut Penting Bangun Hubungan Ekonomi dengan China

Menurut Moni, selain mendatangkan tenaga ahli maka juga membuka peluang penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mengurangi angka pengangguran selama pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah.

“Tapi kalau jumlahnya masif seperti itu, kenapa tidak menekan perusahaan untuk mendatangkan ahlinya dan mengedukasi kepada tenaga kerja lokal,” usulnya.

Melanggar konstitusi Sementara itu, dalam kesempatan diskusi yang sama, Ekonom senior dari Institute of Development on Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dengan tegas mengatakan, pemerintah telah melanggar aturan konstitusi karena telah mengizinkan 500 TKA asal Negeri Tirai Bambu tersebut datang ke Indonesia.

Baca  China Ambil Untung dari Wabah Corona, Militer Filipina Punya Bukti

“Bagi saya kehadiran TKA itu sudah jelas melanggar konstitusi. Karena aturannya sudah jelas, presiden telah menetapkan darurat kesehatan dan beberapa daerah sudah menetapkan PSBB. Bayangkan, kita ke masjid saja dilarang, untuk menemui orang tua kita saja, mudik dilarang,” ucapnya. (Kompas)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Bank Dunia Kembali Mengucurkan Pinjaman Senilai USD 300 Juta atau Hampir Rp 5 triliun

Ekonomi

Waduh, Ustadz Yusuf Mansur Diduga Melakukan Penipuan Bisnis

Ekonomi

Jokowi Heran Beras dan Gula Naik, Sementara 50 Juta Rakyat Sudah Sulit Makan

Ekonomi

Ekonomi Terpukul Akibat Pandemi Covid-19, Ini Permintaan Jokowi

Ekonomi

Pengusaha Jamu Kecewa, Satgas COVID-19 DPR Kok Impor Jamu dari Tiongkok?

Ekonomi

Aduh! Sudah 1,65 Juta Pekerja Kena PHK. Ini Solusi Pemerintah
wali kota banda aceh

Ekonomi

Layak Ditiru! Pemko Banda Aceh Gelar Pasar Murah Online

Ekonomi

Resmi Mulai Hari Ini, yang Punya Cicilan Bisa Ajukan Penangguhan Angsuran, Ini Caranya!