Home / Ekonomi

Jumat, 1 Mei 2020 - 20:21 WIB

Soal 500 TKA China, Pengusaha: “Melihatnya Agak Miris dan Sedih”

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Sidik Motik merasa miris, karena pemerintah dianggap tidak konsisten dalam menerapkan status larangan transportasi dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu terkait rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia yang akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara.

“Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Melihatnya agak miris dan sedih. Pada masa pandemik ini kan yang perlu dijaga panglimanya adalah kesehatan.

Baca  Baru! Dokumen Rahasia Besar China Soal Virus Corona Terbongkar

Kalau minta PSBB agar orang tidak datang, kemudian orang tidak bepergian, tidak pulang kampung, tiba-tiba ada 500 TKA yang datang itu menganggu sekali rasa keadilan,” ungkapnya melalui diskusi virtual, Jumat (1/5/2020).

Bahkan dia merasa heran, bila memang kedua perusahaan tambang tersebut tengah mengembangkan pembangunan teknologi nikel dan membutuhkan tenaga ahli, seharusnya cukup dengan bebera orang yang kompeten dalam bidangnya saja.

“Kalau jumlahnya satu atau dua orang karena alasannya memang lagi pengembangan pabrik baru teknologi, kenapa tidak ahlinya saja yang datang, lalu di karantina dia minggu. Begitu sehat, orang itu yang mengedukasi orang lokal. Kalau 500 TKA itu bukannya teknisi, tapi pekerja,” katanya.

Baca  Tiongkok Minta Amerika Jujur soal Virus Corona

Menurut Moni, selain mendatangkan tenaga ahli maka juga membuka peluang penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mengurangi angka pengangguran selama pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah.

“Tapi kalau jumlahnya masif seperti itu, kenapa tidak menekan perusahaan untuk mendatangkan ahlinya dan mengedukasi kepada tenaga kerja lokal,” usulnya.

Melanggar konstitusi Sementara itu, dalam kesempatan diskusi yang sama, Ekonom senior dari Institute of Development on Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dengan tegas mengatakan, pemerintah telah melanggar aturan konstitusi karena telah mengizinkan 500 TKA asal Negeri Tirai Bambu tersebut datang ke Indonesia.

Baca  Antivirus Corona Dibuat; China, Amerika, Israel, Siapa yang Lebih Cepat?

“Bagi saya kehadiran TKA itu sudah jelas melanggar konstitusi. Karena aturannya sudah jelas, presiden telah menetapkan darurat kesehatan dan beberapa daerah sudah menetapkan PSBB. Bayangkan, kita ke masjid saja dilarang, untuk menemui orang tua kita saja, mudik dilarang,” ucapnya. (Kompas)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Pengusaha Jamu Kecewa, Satgas COVID-19 DPR Kok Impor Jamu dari Tiongkok?

Ekonomi

Hebat! Pengusaha Baju Gamis Ini Banting Stir Produksi 100 Juta Masker Dibagikan Gratis

Ekonomi

Stafsus Sri Mulyani Ungkap Utang-Piutang Pusat dengan DKI di Bawah Kendali Anies

Ekonomi

Sri Mulyani: Kenapa Takut Utang? Harta Kita Banyak

Ekonomi

Mayoritas Ekonomi Keluarga Terdampak Covid-19, Begini Solusi Sandiaga Uno

Ekonomi

Bank Dunia Kembali Mengucurkan Pinjaman Senilai USD 300 Juta atau Hampir Rp 5 triliun

Ekonomi

Ternyata Tidak Semua, Ini 5 Syarat Korban Corona Bisa Dapat Keringanan Cicilan Kredit

Ekonomi

Menteri Teten: Dana Kartu Prakerja Lebih Baik untuk Pelindung Rakyat