Home / Pemerintah

Selasa, 14 April 2020 - 07:32 WIB

Sah! Presiden Jokowi Putuskan Membayar THR untuk Seluruh PNS, TNI, Polri, Hingga Eselon III

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan hanya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk seluruh PNS, TNI, dan Polri dari posisi terbawah hingga eselon 3.

Keputusan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengumumkan eselon III ke bawah akan mendapatkan THR yang berasal dari perhitungan gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada.

“Tidak termasuk tunjangan kinerja. Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga,” ujar Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4).

Baca  Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen

Bendahara negara tersebut menambahkan THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni jelang lebaran.

“Saat ini, sedang proses revisi Peraturan Presiden sesuai dengan Instruksi Presiden, eselon 1-2 tidak dibayarkan THR,” tegas Ani.

Selain itu, abdi negara yang setara dengan eselon 3 ke bawah juga akan mendapatkan THR. Namun, jajaran presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD dan kepala daerah tidak mendapatkan THR.

Sebelumnya, bendahara negara sempat menyatakan kepada publik bahwa Jokowi meminta agar pemberian THR dan gaji ke-13 dikaji. Sebab, penanganan wabah virus corona telah memaksa pemerintah untuk menyesuaikan postur penerimaan dan belanja negara.

Baca  THR ASN Dipotong, Pemerintah Hemat Belanja Rp 5,5 Triliun

“Dengan penerimaan turun, di sisi lain belanja tertekan. Masih membahas langkah-langkah. Kami bersama Presiden minta buat kajian pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi, mengingat beban negara meningkat,” katanya.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, postur penerimaan dipangkas mencapai 21,1 persen, yaitu dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,88 triliun.

Baca  Belum Dapat atau Ada Masalah terkait Bantuan? Ini Layanan Pengaduan Bantuan Sosial dari Kemensos¬†

Kemudian, belanja negara turun 2,88 persen dari Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,81 triliun.

Lalu, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun. Kondisi ini membuat defisit anggaran yang semula diasumsikan hanya 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kini meningkat menjadi 5,07 persen dari PDB. (CNN)

 

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Kabar Gembira dari Menpan RB Tjahjo Kumolo soal Honorer K2

Pemerintah

Jokowi Ke Jajaran Kabinet: Jangan Sampai Masyarakat Menganggap Kita Hanya Omong Saja

Pemerintah

Pemerintah Belum Bayar Tagihan ke PLN Rp 48 Triliun

Pemerintah

Ngeri! Skenario Pemerintah dari Dampak Virus Corona; Ringan, Sedang dan Berat

Pemerintah

Menkeu Sri Mulyani Ngutang 5 Triliun, Komisi XI: Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Diajukan

Pemerintah

Nasib Gaji ke-13 PNS Diputuskan November 2020

Pemerintah

Karena Wabah Corona Akad Nikah Via Video Call? Ini Keputusan Kemenag

Pemerintah

Prof. Zainuddin: TKI Dilarang Pulang Tapi 39 TKA China Masuk Bintan. Kenapa?