Home / Hukum

Sabtu, 6 Juni 2020 - 06:26 WIB

Rocky Gerung: MK Itu Otaknya di Istana, Kakinya Dirante Senayan, Hanya Tangannya yang Bebas Transaksi

Mahkamah Konstitusi (MK) yang notabene menjadi lembaga penegak demokrasi seperti terbelenggu oleh kepentingan beberapa kelompok. Hal itu merujuk sejumlah keputusan yang dihasilkan ketika Judicial Review (JR) atau uji materi sejumlah UU.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung mengatakan, UU Pemilu 7/2017 yang digugat oleh beberapa elemen masyarakat, termasuk dirinya pada 2018 lalu mengindikasikan MK seperti dikooptasi oleh kekuatan besar.

Baca  Iuran BPJS Dinaikkan, Rocky Gerung: Jokowi Bukan Pemimpim Dalam Keadaan Krisis

Sehingga, acap kali keputusan yang dihasilkan bersifat politis. Terutama soal Presidential Threshold (PT) dalam UU Pemilu.

itu otaknya di Istana diatur di sana, kakinya dirantai di Senayan atau DPR, cuma tangannya aja dia itu yang bebas, bebas transaksi dan lain-lain,” kata Rocky Gerung saat mengisi diskusi bertajuk ‘Ambang Batas Pilpres dan Ancaman Demokrasi’, pada Jumat (5/6).

Baca  Perkarakan Said Didu, Luhut pun Banjir Dukungan

Menurut, filsuf UI itu, ambang batas di dalam sistem parlementer tidak diperlukan sama sekali. Sebab, adanya ambang batas presiden yang mencapa 20 persen justru membatasi partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

“Gak boleh ada threshold dalam sistem presidensial. Ikut kami mengujikan UU Pemilu soal threshold. Ini adalah gerakan yang mengharuskan karena ada masalah demokrasi yang terjadi sekarang ini,” demikian Rocky Gerung.

Baca  Rocky Gerung: Corona Baru Berhenti di Tahun 2070! Apa Maksudnya?

Menurutnya, dewasa ini ada niat untuk menuduh Pancasila bukan ideologi. Mereka juga pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. “Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas.

Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini,” tuturnya. (Rmol)

Share :

Baca Juga

Hukum

Koruptor Rp 477 M Dipenjara 2 Tahun, yang Korupsi Rp 30 Juta Dipenjara 4 Tahun

Hukum

Horee! Polda Metro Jaya Batalkan Larangan Pengendara Motor Berboncengan, Asal…

Hukum

OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Siapa Sosok Politikus yang Dicokok KPK?

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Hukum

Apakah Ucapan Ruslan Buton Bikin Jokowi Otomatis Berhenti Jadi Presiden?

Hukum

Musni Umar Ungkap Sosok yang Dibunuh Ruslan Buton, Bukan Petani?

Hukum

Sudah 7 Jam Diperiksa di Bareskrim, Said Didu Belum Muncul: Ada Apa Nih?

Hukum

Cegah Corona di Penjara, Yasonna Usul Bebaskan 300 Napi Korupsi di Atas 60 Tahun