Home / Hukum

Sabtu, 28 Maret 2020 - 16:59 WIB

Rocky Gerung Dipanggil Polisi Terkait Laporan Henry Yosodiningrat. Kasus Apa?

BERITAWAJO.COM – Aktivis yang juga pengamat politik, Rocky Gerung dipanggil jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim terkait laporan polisi yang dibuat oleh Henry Yosodiningrat.

Dalam surat pemanggilan yang diterima redaksi Sabtu (28/3) bernomor B/443/III/RES/.1.14/2020/Ditipidsiber pada 26 Maret 2020, Rocky diminta untuk menghadap penyidik Unit 1 Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.

Rocky Gerung diminta menghadap pada Rabu 1 April 2020. Henry Yosodiningrat melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Jakarta pada 9 Desember 2020. Henry memperkarakan Rocky terkait pernyataanya yang menyebut Presiden Joko Widodo tidak paham dengan Pancasila.

Baca  Viral! Video Polisi Pukul Bokong Warga Pakai Rotan karena Tak Pakai Masker

“Saya mau melaporkan Rocky Gerung karena saya mendapatkan video rekaman dan transkrip dari rekaman dia waktu acara ILC yang terkahir itu,” kata Henry di kantor Bareskrim, saat itu.

Menurut Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) ini, pernyataan Rocky tersebut sudah berlebihan. Dan selama ini, Henry menilai, Rocky merupakan orang yang merasa dirinya paling benar.

Baca  Gawat! Laporan WSJ; China Suap NU dan Muhammadiyah Soal Uighur

Henry juga menjelaskan, dari sisi hukum, Pancasila merupakan dasar negara dan sebagai sumber segala sumber hukum. Dan Presiden adalah sosok pemegang kekuasaan tertinggi di TNI maupun Polri yang harus dihormati oleh seluruh komponen bangsa.

“Bahkan bangsa-bangsa asing pun melakukan penghormatan kepada Presiden sehingga saya tidak menerima kepada orang yang mengatakan Presiden tidak paham Pancasila. Saya bisa membuktikan Presiden bahwa sangat paham Pancasila,” tuturnya

Baca  Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan 'Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang'

Artikel ini telah tayang di Rmol.id

Share :

Baca Juga

Hukum

KPK Mulai Berpikir Sidangkan Kasus Harun Masiku tanpa Harun Masiku

Hukum

Massa FPI, GNPF dan PA 212; “India Teroris”

Hukum

Diduga Hasil Korupsi, Harta Rp 4 T Milik Mantan Pejabat BUMN Akan Dilaporkan Ke Penegak Hukum

Hukum

KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Hukum

Horee! Polda Metro Jaya Batalkan Larangan Pengendara Motor Berboncengan, Asal…

Hukum

Digugat Pengelola Mal, Anies Baswedan Menang di MA

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!

Hukum

Mantap! Digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan