Home / Pemerintah

Jumat, 6 Desember 2019 - 01:00 WIB

Politikus PDIP Hugua Tegaskan Honorer K2 Harga Mati

BERITAWAJO.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua keberatan bila pemerintah akan menyelesaikan masalah honorer K2 lewat jalur PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Menurut dia, sangat tidak manusiawi bila pemerintah saat ini tidak mengangkat honorer K2 menjadi PNS. Meskipun keberadaan honorer K2 itu produk masa lalu.


Foto Istimewa

“Ingat loh ya, honorer K2 itu merupakan pecahan dari honorer K1. K1 dan K2, merupakan produk hukum karena lahir dari SE Nomor 5 Tahun 2010. Keduanya dibedakan pada sumber pembiayaan gaji. Honorer K1 sumbernya dana APBN/APBD. Honorer K2 sumbernya dana non-APBN/APBD,” tutur Hugua kepada JPNN.com (grup fajar.co,id), Jumat (6/12).

Baca  708.963 atau 47 Persen Guru Honorer Tak Bisa Nikmati Gaji dari Dana BOS

Dia menegaskan, karena merupakan produk hukum, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Apalagi dengan menggiring honorer K2 menjadi PPPK.

“Jatahnya honorer K2 itu PNS, bukan PPPK. Kenapa pemerintah mau melepas tanggung jawab terhadap nasib honorer K2? Kalau dibilang sudah diangkat sejuta orang, bagaimana dengan sisa 430 ribu honorer K2 ini,” serunya.

Baca  PNS Jangan Ngeluh Ya, Tahun Depan Gaji Dipotong Tiga Persen: Buat Apa Nih?

Nasib honorer K2 masih menggantung, menurut mantan bupati Wakatobi ini, karena lahirnya UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Andai undang-undang tersebut belum ditetapkan, masalah honorer K2 sudah lama selesai.

“Yang saya lihat pemerintah seperti mencari celah menenggelamkan honorer K2 lewat aturan UU ASN. Makanya itu kami Komisi II mau mendobrak itu, UU ASN harus direvisi agar ada pintu masuk honorer K2 jadi PNS,” ujar Hugua.

Baca  Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Kuasa Jokowi atas PNS

Pemerintah

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS
Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana

Pemerintah

Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana Piutang DKI Rp 5,1 T

Kesehatan

Bidan Honorer Asal Pangkep Ini Digaji Rp 300 Ribu per Bulan, Plus Jadi Perawat dan Dokter

Pemerintah

Catat! Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik 3 Bulan untuk Pelanggan 450 VA dan Diskon 50% untuk 900 VA

Pemerintah

49 TKA China di Kendari, Stafsus Kemnaker: Ilegal. Luhut: Tak Ada Prosedur Ilegal

Pemerintah

Menkeu Sri Mulyani Ngutang 5 Triliun, Komisi XI: Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Diajukan

Pemerintah

Honorer Beralih Status Magang, Nasib Gajinya Seperti Ini

Pemerintah

ASN Boleh Memiliki Istri 4 Asal Syarat Ini Terpenuhi