Home / Hukum

Sabtu, 7 Maret 2020 - 04:22 WIB

Polisi Jual Masker; Ini Kata Pengamat

Warga mendatangi Mapolres Jakarta Utara untuk membeli masker hasil sitaan kepolisian, Kamis (5/3/2020). ( Foto: Beritasatu.com / Carlos Roy Fajarta Barus)

Warga mendatangi Mapolres Jakarta Utara untuk membeli masker hasil sitaan kepolisian, Kamis (5/3/2020). ( Foto: Beritasatu.com / Carlos Roy Fajarta Barus)

Terkait polisi menjual masker hasil sitaan, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai tindakan polisi menjual masker hasil sitaan melanggar aturan. Alasannya barang sitaan menjadi bukti di pengadilan.

“Enggak boleh, enggak boleh. Barang-barang sitaan itu harus tetap menjadi barang bukti yang harus dibawa ke pengadilan,” kata Bambang.

Ia menjelaskan jika dalih menjual karena kedaruratan, saat ini belum ditetapkan sebagai status darurat. Yang menetapkan adalah presiden, bukan polisi.

“Tugas utama atau Tupoksi kepolisian itu penegakan hukum. Penegakan hukum sesuai dengan prosedur. Bahwa proses penegakan itu barang-barang yang disita itu harus menjadi barang bukti pengadilan. Bahwa pengadilan memutuskan barang itu dibagikan, dijual, dilelang, nanti itu di pengadilan. Jadi tidak bisa kepolisian menyita langsung menjual dengan alasan darurat,” jelas Bambang.

Saat ditanya apakah itu masuk dalam diskresi polisi, dia tegaskan diskresi jika tidak ada lembaga lain yang bisa mengambil kebijakan tersebut. Dia tegaskan saat ini, masih ada lembaga lain yang bisa melakukan penjualan masker.

“Diskresi bisa diambil bila dalam keadaan yang mendesak dan harus dilakukan karena tidak ada institusi lain yang terkait. Soal jualan produk kesehatan, ada lembaga lain yang lebih tepat untuk mendistribusikannya. Ada Kemenperindag, dan lain-lain yang bisa melakukan operasi pasar. Tugas polisi itu melakukan pengawasan agar proses itu berjalan normal, bukan dengan jualan sendiri. Kalau alasan diskresi diambil tanpa melihat Tupoksi institusi polri sendiri maupun urgensinya, ke depan masyarakat tidak akan percaya pada penegakan hukum yang dilakukan polri,” tutup Bambang.

Disadur dari artikel berita beritasatu

Share :

Baca Juga

Hukum

Suap Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Dituntut 10 Tahun Bui

Hukum

Bikin Prank Kejang-kejang Kena Corona, Wanita di Bone Sulsel Ditetapkan Jadi Tersangka

Hukum

Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Hukum

Sejumlah Tokoh Dan Pakar Hukum Bakal Gugat Perppu Corona Ke MK

Hukum

Heboh, Anak Buah Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang 3 Miliar ke Bos BPK di Depan Hakim

Hukum

Koruptor Rp 477 M Dipenjara 2 Tahun, yang Korupsi Rp 30 Juta Dipenjara 4 Tahun

Hukum

Tok! MK Ketok Palu Tolak Permohonan Guru dan Perawat Honorer Menjadi PNS