Home / Pemerintah / Pendidikan

Jumat, 14 Februari 2020 - 01:00 WIB

Perpres PPPK Belum Jelas, Kabar Baiknya dari Kepala BKN Ini

BERITAWAJO.COM, Hingga saat ini, nasib 51 ribu PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil seleksi tahap I Februari 2019 dari jalur honorer K2, belum jelas.

Sampai medio Februari 2020, Perpres yang mengatur tentang jabatan serta gaji PPPK belum juga ada kabarnya kapan diterbitkan.


Foto Istimewa

Padahal saat rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada pertengahan Januari 2020, disebutkan Perpres-nya akan terbit dua pekan lagi. Namun, hingga saat ini tidak ada kabar tentang Perpres-nya.

Baca  Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen

Kepala BKN yang dihubungi JPNN.com (grup fajar.co.id) mengatakan, semua menteri terkait sudah menandatangi rancangan Perpres tersebut.

Artinya isi yang termaktub dalam Rancangan Perpres sudah disepakati seluruh kementerian terkait.

Kalau kemudian Perpres belum juga diterbitkan, Bima tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebab, di tingkat kementerian/lembaga semua sudah clear.

“Berdoa saja semoga Perpres cepat keluar. Kalau di tingkat K/L sudah tidak ada masalah makanya kan posisi Perpres ada di Setneg,” ujar Bima, Jumat (14/2).

Baca  Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

Berbeda lagi sikap yang ditunjukkan Mendikbud Nadiem Makarim. Walaupun 51 ribu PPPK yang lulus kebanyakan guru honorer K2, dia enggan berkomentar lebih. Alasannya, bukan kewenangannya untuk menginformasikan status Perpres PPPK.

“Mohon maaf, soal Perpres PPPK bukan ranah saya untuk menginformasikan. MenPAN-RB dan BKN lah yang lebih berhak menjawab,” ujarnya.

Nadiem mengatakan, pemerintah terus berupaya mencarikan solusi terbaik untuk penyelesaian masalah guru honorer. Diakuinya masalah guru honorer ini cukup pelik sehingga tidak bisa gegabah menetapkan solusinya.

Baca  Honorer Beralih Status Magang, Nasib Gajinya Seperti Ini

“Makanya untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang berkinerja baik tetapi gajinya kecil, kami berikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengambil maksimal 50 persen dana BOS untuk gaji guru honorer,” bebernya.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Jokowi Mengizinkan Pihak Asing untuk Mengelola Aset Negara. Kok Bisa?

Pemerintah

Menko Mahfud: Haram Tiru Sistem Pemerintahan Era Nabi Muhammad
Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana

Pemerintah

Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana Piutang DKI Rp 5,1 T
Cara Mendidik Anak di Zaman Modern

Pendidikan

Begini Cara Mendidik Anak di Zaman Modern Menurut Abdul Somad

Pendidikan

Bentuk Penghormatan, Anies Gratiskan Pendidikan Anak dari Tenaga Medis yang Gugur

Pemerintah

Peserta Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Dijamin Mendapat Pekerjaan: Ini Alasannya

Pemerintah

Kemenkeu: Iuran BPJS Kesehatan Harusnya Lebih Tinggi

Pemerintah

Politikus PDIP Hugua Tegaskan Honorer K2 Harga Mati