Home / Ekonomi

Sabtu, 25 April 2020 - 21:48 WIB

Perpres Kemudahan Impor Terbit, Mafia Impor Makin Merajalela?

Anggota Komisi VI Fraksi PKS, Amin Ak/Istimewa

Anggota Komisi VI Fraksi PKS, Amin Ak/Istimewa

Istilah mafia impor ramai diperbincangkan usai Menteri BUMN menyebutkan ada praktik kotor dalam impor alat kesehatan (alkes). Jumlah impor alkes disebut mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Belum habis perbincangan mafia impor, pemerintah justru mengeluarkan Perpres 58/2020 yang berisi penyederhanaan dan kemudahan izin impor.

Dalam perpres tersebut, persyaratan teknis untuk izin impor dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu. Yakni kebutuhan mendesak, terbatasnya pasokan, dan terganggunya distribusi.

Menurut anggota Komisi VI Fraksi PKS, Amin Ak, hal ini menjadi persoalan baru. Lantaran penetapan keadaan tertentu tersebut dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri, bisa Dirjen atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi.

Baca  Ditemukan Pasal Aneh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja; Guru dan Dosen Asing Tak Perlu Disertifikasi

Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Perpres tersebut. “Artinya, presiden bisa ‘cuci tangan’ saat impor besar-besaran terjadi dan ini boleh dilakukan tanpa izin persyaratan teknis, sehingga bisa sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri,” kritik Amin Ak dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4).

Ia menjelaskan, keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 yang membolehkan impor tanpa persyaratan teknis juga tidak detail.

Baca  Dewan Pakar ICMI: TKA China Bikin Ekonomi Ambyar! 

“Misalnya saat harga melebihi tingkat kewajaran. Di sini tidak dijelaskan patokan angka atau presentasenya,” jelasnya. Hal lain yang masih jadi tanda tanya juga mengenai ‘terganggunya distribusi dan kurangnya pasokan’.

Hal ini dinilai dapat membuka peluang pelaku usaha oligopoli yang berfungsi sebagai price maker, dapat menahan supply dan mengontrol distribusi lalu bermitra dengan mafia impor.

“Isi Pasal 5 ayat 3 ini jelas-jelas adalah pasal karet,” tegasnya. Selain itu, Pasal 4 dan 5 juga dianggap Amin Ak menabrak ketentuan yang tertuang dalam UU 7/2014 tentang Perdagangan. Di mana perizinan impor dilakukan oleh Menteri Perdagangan (pasal 49 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 UU 7/2014).

Baca  Waduh! Ternyata Ini Biang Kerok Gula Langka dan Harga Mahal

Ia melanjutkan, beberapa pasal lain di Perpres ini masih terdapat masalah. Seperti Pasal 6 yang berpotensi tumpang tindih kewenangan, hingga Pasal 8 yang seakan-akan memperlakukan barang impor sebagai raja.

“Perpres ini sangat membahayakan bagi produk-produk lokal bangsa Indonesia karena barang impor akan semakin membanjiri Indonesia,” tandasnya. (Rmol)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Sri Mulyani Shock Besar dan Minta Rakyat RI Siap-siap, Ada Apa?

Ekonomi

Bertambah 5%, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.300 T

Ekonomi

Anggota Komisi XI DPR RI; Karena Virus Corona, Ekonomi RI Bisa Terjun Bebas

Ekonomi

Kemarin Anjlok Rp 12.000/Gram, Harga Emas Bakal Nyungsep?

Ekonomi

Resmi Mulai Hari Ini, yang Punya Cicilan Bisa Ajukan Penangguhan Angsuran, Ini Caranya!

Ekonomi

Ternyata Tidak Semua, Ini 5 Syarat Korban Corona Bisa Dapat Keringanan Cicilan Kredit

Ekonomi

Program Keringanan Cicilan Dinilai Masih Berat Sebelah

Ekonomi

Jokowi Heran Beras dan Gula Naik, Sementara 50 Juta Rakyat Sudah Sulit Makan