Home / Politik

Rabu, 27 Mei 2020 - 07:19 WIB

PDIP Soroti PSBB DKI Tak Tegas, Anies Tak Turun Lapangan

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusaimeninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT BundaraanHI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.)

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusaimeninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT BundaraanHI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.)

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang jarang turun langsung meninjau kondisi di lapangan selama wabah virus corona.

Hal ini menurut Gilbert membuat ketegasan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jadi tak terasa.

Hal ini berdasarkan pengamatan Gilbert ihwal kerumunan masyarakat di Jakarta dalam beberapa hari terakhir, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kemarin.

“Ketegasan Pemprov DKI terasa jauh dari yang seharusnya, karena Gubernur tidak pernah terlihat terjun ke lapangan meninjau langsung selama wabah berlangsung,” ujar Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5).

Gilbert mengatakan, sebelum Lebaran, masyarakat mulai berkerumun tanpa jarak di sejumlah pasar. Seharusnya, Pemprov DKI bisa lebih tegas dengan memperketat pengawasan pergerakan masyarakat di sejumlah titik-titik keramaian.

Baca  Pemerintah Tidak Akan Lakukan Lockdown, Fadli Zon; Kalau Korban Makin Banyak, Pak Jokowi yang Tanggung Jawab?

Kerumunan di sejumlah pasar itu, lanjutnya, merupakan bukti bahwa Pemprov DKI masih kurang tegas dalam mendidik masyarakat untuk mencegah penularan virus corona.

Menurut dia, sebatas imbauan dari Anies tidak cukup untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Masyarakat di sisi lain juga harus dididik terkait virus corona.

“Kondisi ini juga harus diawasi, tidak cukup dengan mengatakan masyarakat harus sadar seperti yang berkali-kali disampaikan di media oleh Anies,” ungkapnya.

Gilbert juga menyoroti bagaimana PSBB di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir menjadi longgar. Misalnya saja dengan kasus kerumunan masyarakat di acara penutupan restoran cepat saji McDonald’s di Sarinah beberapa waktu lalu.

Baca  Pengamat: BBM Belum Turun Permainan Siapa, di Mana Ahok?

Menurut Gilbert, potensi penularan dalam insiden itu cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI juga diminta untuk mencegah penyebaran lokal.

“Penularan lokal lebih berbahaya karena penyebarannya seperti awal wabah dari dua kasus di Depok menjadi se-Indonesia,” tuturnya.

Gilbert juga mengingatkan agar pelonggaran PSBB ini berisiko akan gelombang kedua penyebaran virus corona di Jakarta. Oleh karena itu, Anies dan jajarannya diminta dapat lebih tegas dalam melaksanakan PSBB kali ini.

“Melonggarkan PSBB tanpa ketegasan, hanya imbauan/kata-kata saja hanya akan membuat peningkatan risiko gelombang kedua yang lebih besar. Masyarakat harus dididik seperti yang dilakukan di Vietnam, Taiwan dan Thailand sebagai negara yang berhasil menangani wabah,” tandasnya.

Baca  PKS Marah Besar, Ini Pembodohan Rakyat, Tawarkan Latihan Mancing saat Wabah Corona di Kartu Prakerja

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Anies memang mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dalam menjalani PSBB. Apalagi, PSBB yang akan diperpanjang hingga 4 Juni ini diharapkan menjadi yang terakhir.

Teranyar, saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan new normal di MRT Jakarta, Selasa (26/5), Anies meminta masyarakat tetap menaati peraturan PSBB. Menurut Anies, PSBB bisa kembali diperpanjang apabila masyarakat tidak menaati aturan.

“Jadi, yang menentukan PSBB diperpanjang atau tidak, itu sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli, yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di seluruh wilayah PSBB,” kata Anies dalam konferensi pers di Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (26/5). (ain)

Share :

Baca Juga

Politik

PKS, Demokrat, dan PAN Desak Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS

Politik

Kritik Dierktur CESPELS; Pakai Jurus Pedagang Tanpa Perencanaan, Cara Jokowi Tangani Covid-19 Patut Dipertanggungjawabkan

Politik

Keluhan Lonjakan Tarif, PKS Minta PLN Transparan Soal Tarif Listrik di Masa Darurat Corona

Politik

Iuran BPJS Dinaikkan, Rocky Gerung: Jokowi Bukan Pemimpim Dalam Keadaan Krisis
harga rapid tes corona

Politik

Kritisi Kenaikan BPJS Kesehatan, Fadli Zon: Apa Namanya Kalau Bukan Jahat?

Politik

Beredar Foto Riza Patria dengan Perempuan Bercadar. Hendarsam Pesan Begini Ke Buzzer

Politik

Kode Keras JK untuk Jokowi: Awas, Krisis Corona Lebih Parah dari Krisis 98
Prabowo-Anies

Politik

Pengamat: Prabowo-Anies Bisa Berhadapan di Pilpres 2024