Home / Politik

Jumat, 24 April 2020 - 04:59 WIB

PBNU Minta Pemerintah Batalkan Pelatihan Online Kartu Prakerja

PBNU – Pemerintah diminta menghentikan dan mengkaji ulang program pelatihan kerja secara online yang jadi bagian dari Program Kartu Prakerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan kerja online dirasa salah kaprah saat wabah virus corona atau covid-19 merebak.

“Program kartu prakerja ini menjadi madharat (kerugian) dan subhat (samar) di tangan orang-orang yang tidak tepat. Mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk ditata ulang lagi,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman saat dikonfirmasi VIVAnews, Senin malam 20 April 2020.

Baca  Fraksi PKS Sendirian Tolak Perppu Corona, Kok Bisa?

Menurutnya, ini sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dan dapat merugikan masyarakat dan negara. “Apalagi dikelola secara arogan dan keminter,” imbuhnya.

Apa yang dirancang dan digarap oleh Tim Kartu Prakerja dinilai tak beda dengan startup, unicorn, decacorn dan sejenisnya. Dimana dilakukan mengolah profil pengguna, memanfaatkan algortihm, juga membuat role agent antara pembeli dan penjual.

Katanya, sebagian dana program, yakni sebanyak Rp5,6 triliun yang dipakai untuk pelatihan online penuh konflik kepentingan (conflict of interest).

“Ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di negara ini. Ini menelan biaya rakyat puluhan trilliun, dan hanya berputar di segelintir orang sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user. Penerima Program Prakerja dijadikan objek,” ujar pria yang akrab disapa Gus Aiz tersebut.

Baca  Seiring Kemajuan IT, Apakah Shalat Berjamaah Sah Dikerjakan Secara Online?

Dirinya menambahkan, apabila program diteruskan dan semakin tidak terkendali, ke depan disebut masyarakat Indonesia bekerja secara mekanik yang dikontrol oleh mereka. Ia menilai hal ini sama saja membayar orang untuk menjadi bodoh.

“Su’udzon (dugaan) saya, Tim Kartu Prakerja ini hanya mengejar value dari bisnis teknologi saja. Belum lagi ke depan akan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jadi masyarakat harus mengawasi secara cermat. Seharusnya ada upaya yang lebih beradab. Kemanusian harus selalu hadir mengontrol kemajuan teknologi, bukan sebaliknya. Apalagi hanya dikendalikan oleh segelintir orang,” katanya.

Baca  Siswa di Pelosok Harus Naik Gunung demi Sinyal untuk Belajar Online

Lebih lanjut dia mengatakan, pada situasi merebaknya wabah corona, kesulitan masyarakat bertambah lantaran segelintir oknum tak bertanggung jawab dan rasa kemanusiaan.

“Menghadapi beratnya situasi di tengah pendemi Covid-19 hanya akan semakin menjadi musibah karena ulah-ulah segelintir orang, khususnya para pemimpin pengambil kebijakan yang tidak memiliki tanggung jawab atas rakyat dan kemanusiaan,” tutupnya. (viva)

Share :

Baca Juga

Politik

Kordinator Bela Islam Menolak Ahok sebagai Kepala Otoritas Ibukota Negara

Politik

Aturan Anies dan Luhut Berseberangan, Jubir Pemerintah: Sudahlah Kita Jangan Cari yang Panas

Politik

Terima Kasih Jokowi, Kata Survei: Pemerintah Terbaik dan Cepat Tanggap Tangani Covid-19

Politik

Ma’ruf Amin dan Habib Luthfi Disentil soal Pengangkatan Iman Brotoseno

Politik

Pandemi, PDIP Akan Tetap Gelar Doa Bersama di Makam Bung Karno

Politik

Iuran BPJS Dinaikkan, Rocky Gerung: Jokowi Bukan Pemimpim Dalam Keadaan Krisis

Politik

Erick Thohir Copot Refly Harun dari Kursi Komut Pelindo I. Apa Kata Refly?

Politik

Mahfud MD Tertawakan Fadli Zon dan Rizal Ramli Puji Mahfud MD