Home / Pemerintah

Rabu, 29 Januari 2020 - 05:00 WIB

Nasib Honorer, Pemerintah Berniat Alihkan ke Pihak Ketiga

BERITAWAJO.COM, Pemkot mulai rasional terhadap nasib honorer. Rencananya, mereka akan dialihkan ke pihak ketiga agar bisa terjamin kesejahteraannya.

Pengalihan ini menyusul kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak mengakomodasi tenaga honorer sebagai staf pemerintahan. Namun, tenaga honorer yang akan dialihkan hanya di bidang-bidang tertentu.

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, selain mendorong honorer mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemkot juga bakal mengkaji kesanggupannya mensejahterakan mereka.

Baca  ASN Boleh Memiliki Istri 4 Asal Syarat Ini Terpenuhi

“Yang tidak memenuhi syarat, misalnya tenaga kebersihan dan pengamanan, dipihakketigakan. Tidak ada penghapusan, tetapi statusnya dialihkan. Kita sedang kaji itu,” ujarnya, Selasa, 28 Januari.

Iqbal menyebut, bila tenaga kontrak atau honorer dipihakketigakan, maka beban pemkot bisa lebih berkurang. Anggaran bisa dialihkan ke pos lain.

“Kita tidak selamanya juga mau gunakan tenaga honorer. Kita melihat juga kesanggupan anggaran. Kalau lebih sedikit jumlahnya, maka gaji honorer juga bisa lebih banyak,” paparnya.

Baca  PNS Jangan Ngeluh Ya, Tahun Depan Gaji Dipotong Tiga Persen: Buat Apa Nih?

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan, pihaknya sedang mencoba mencari jalan untuk tetap memberdayakan tenaga-tenaga honorer di lingkup Pemkot Makassar.

“Yang jadi perhatian kita sebenarnya kesejahteraan mereka. Gaji honorer itu cuma berapa yang disanggupi pemkot. Makanya didorong dulu ikut seleksi ASN atau PPPK,” imbuhnya.

Baca  Perjuangkan Guru Honorer, Anggota Komisi X DPR Adrianus: Mudah-mudahan Air Matanya Jangan Keluar Lagi

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Tjahjo Kumolo: Syukur-syukur ASN yang Pensiun Dapat Kompensasi Tabungan Pensiun Rp1 Miliar

Pemerintah

Menkeu Sri Mulyani Ngutang 5 Triliun, Komisi XI: Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Diajukan

Pemerintah

Situasi Corona, Erick Thohir Pastikan Proyek Kereta Cepat Tetap Jalan

Pemerintah

Peserta Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Dijamin Mendapat Pekerjaan: Ini Alasannya

Pemerintah

Anies Meminta Semua Aktifitas Kantor Perusahaan Dihentikan

Pemerintah

Usia di Atas 35 Tahun, Guru Honorer Desak Diangkat PNS dengan Cara Ini

Pemerintah

Kominfo Minta Publik Tak Boros Pakai Internet di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah

Aksi Demo Besar-besaran Honorer K2, Titi Purwaningsih: Bukan Upaya Menentang Pemerintah