Home / Politik

Jumat, 31 Januari 2020 - 09:00 WIB

Nasib Honorer, Mardani Ali Sera: Presiden yang Mesti Ambil Tanggung Jawab

BERITAWAJO.COM, JAKARTA – Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Honorer K2 mendapat respons positif dari Komisi II DPR.

Rencana yang digulirkan Komisi X DPR itu didukung anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.


Foto Istimewa

Mardani menegaskan Komisi II DPR sendiri memandang bahwa persoalan honorer wajib diselesaikan oleh pemerintah.

Karena itu, dia menegaskan bahwa keberadaan pansus didukung untuk menyelesaikan persoalan honorer yang sudah bertahun-tahun belum tuntas.

“Di Komisi II, honorer wajib diselesaikan. Pansus didukung untuk menuntaskan persoalan honorer yang sudah menahun ini,” kata Mardani dihubungi JPNN.com (grup fajar.co.id), Jumat (31/1).

Sosok kelahiran Jakarta 9 April 1968 itu mengatakan bahwa pemerintah juga wajib mengambil keputusan atas nasib ratusan ribu honorer yang terkatung-katung selama bertahun-tahun.

Baca  Nah, Ketua KPU Ungkap Pertemuannya dengan Harun Masiku

Ia menyatakan bahwa belum selesainya persoalan honorer itu menjadi utang bersama. “Betul. ini utang bersama kita. Pemerintah sebagai eksekutif punya porsi besar. Karena itu, pansus kami dukung. Karena memang wilayah kerjanya lintas komisi. Komisi II Komisi IX, dan Komisi X minimalnya,” ujar doktor lulusan Universitas Teknologi Malaysia itu.

Ia mengatakan bahwa kemauan dari kementerian untuk menyelesaikan persoalan honorer ada. Namun, kata Mardani, domain penyelesaian itu tidak ada di tangan Kementetian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) saja.

Sebab, persoalan ini juga menyangkut pertimbang keuangan negara. Karena itu, Mardani menegaskan, sudah seharusnya Presiden Jokowi mengambil tanggung jawab menyelesaikan persoalan ini.

Baca  Iuran BPJS Naik. Pengamat: Prabowo Masih Berani Bersaksi Jokowi Perjuangkan Rakyat?

“Kemauan dari kementerian ada, tetapi domain penyelesaian tidak ada di tangan Menteri PAN RB (Tjahjo Kulomo). Ini presiden yang mesti ambil tanggung jawab. Karena Kemenkeu pasti punya pertimbangan Keuangan Negara,” ungkap Mardani.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR dengan Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI), Pengurus DPP dan DPD Honorer Non-Katagori 2 dan Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK21) 28 Januari 2020 menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Salah satu kesepakatan rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih itu adalah membentuk pansus honorer.

“Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti dengan melakukan rapat Komisi II dan Komisi XI,” kata Fikri saat membacakan kesepakatan bersama dengan forum honorer di Jakarta, Selasa (28/1).

Baca  Ke Media Australia, Anies Mengaku Sempat Dilarang Tes Corona

Adapun kesepakatan Komisi X DPR RI tersebut adalah, Komisi X DPR akan mengusulkan kepada pimpinan DPR agar diagendakan rapat gabungan dengan Komisi II dan Komisi XI DPR serta mengundang kementerian terkait.

Komisi X DPR akan terus mengawal agar tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus tenaga honorer mendapatkan hak layak status, layak upah dan layak jaminan sosial.

Komisi X DPR akan mengusulkan adanya pansus tentang tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus tenaga honorer.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Politik

Viral, Video Adu Mulut Bupati Lumajang Vs Bupati Boltim, Berawal Ucapan “Bodoh” ke Menteri

Politik

Belva Stafsus Jokowi: Jika Konflik Kepentingan, Saya Mundur Saat Ini

Politik

Iuran BPJS Naik. Pengamat: Prabowo Masih Berani Bersaksi Jokowi Perjuangkan Rakyat?

Politik

Banjir di Mana-mana Salah Anies, Uchok Sky Khadafi: Anies Ini Gubernur Rasa Presiden

Politik

Politikus Demokrat: Program Kartu Prakerja Jokowi Mirip Kuis

Politik

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus Sebut Ahok Cocok Urus PT PLN

Politik

Mahfud MD; Terkait Corona Jangan Ada Kepala Daerah Cari Panggung. Siapa yang Dimaksud? Anies Kah?

Politik

Putrinya Diolok-Olok, Pihak AHY Siap Laporkan Denny Siregar ke Bareskrim Polri