Home / Pemerintah

Sabtu, 25 April 2020 - 17:09 WIB

Nasib Gaji ke-13 PNS Diputuskan November 2020

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemungkinan baru memutuskan kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti PNS, TNI, dan Polri pada Oktober atau November 2020.

Kemungkinan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Kalau kemungkinan tersebut benar, pemberian gaji ke-13 yang biasa dilakukan pada Juli setiap tahunnya atau saat tahun ajaran baru pendidikan sekolah akan mundur. Yustinus mengatakan langkah tersebut diambil karena pemerintah ingin memprioritaskan penggunaan anggaran negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Baca  Covid-19 Tidak Perlu Dilawan, untuk Kebangkitan Ekonomi Ajaran Bung Karno Harus Dijalankan

“Terinfo (gaji ke-13) baru akan diputuskan antara Oktober atau November mendatang. Prioritas (sat ini) ke upaya dan program penanganan Covid-19 dulu,” ujar Yustinus, Sabtu (25/4).

Karena kemungkinan tersebut lanjut Yustinus, sampai dengan saat ini diskusi mengenai pemberian gaji ke-13 itu belum dibicarakan sama sekali. Saat ini, pembicaraan soal insentif bagi PNS baru terbatas pemberian THR.

Kementerian Keuangan baru bisa memutuskan soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). “Sejauh ini yang sudah diputuskan baru THR ASN,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengumumkan pemberian THR PNS pada lebaran tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. THR hanya akan diberikan kepada pejabat golongan eselon III ke bawah.

Baca  Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Sementara pejabat eselon I dan II tidak diberikan. Begitu juga bagi menteri, presiden, wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan ini diambil karena keuangan negara tengah tertekan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan pandemi corona.

“Kami bisa kurangi anggaran THR hingga Rp5,5 triliun,” kata Sri Mulyani.

Sesuai ketentuan berlaku, pencairan THR ASN akan diberikan paling cepat 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri atau lebaran pada 23-24 Mei 2020. Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi dalam pembuatan aturan pencairan.

Baca  Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan pemberian tunjangan kepada eselon III ke bawah pada tahun ini akan berkurang dari tahun lalu. Sebab, pemerintah tidak akan memberikan tunjangan kinerja.

Komponen THR yang diberikan hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, jabatan, umum dan paling banyak gaji pokok, serta tunjangan keluarga.

“Tidak termasuk tunjangan kinerja yang 2 tahun belakangan ini selalu ditambahkan dalam komponen perhitungan THR,” ungkap Askolani. (uli/agt)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Perpres PPPK Belum Jelas, Kabar Baiknya dari Kepala BKN Ini
Layanan Pengaduan Bantuan Sosial

Pemerintah

Belum Dapat atau Ada Masalah terkait Bantuan? Ini Layanan Pengaduan Bantuan Sosial dari Kemensos 

Pemerintah

Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Pemerintah

Jokowi Ke Jajaran Kabinet: Jangan Sampai Masyarakat Menganggap Kita Hanya Omong Saja

Pemerintah

Pemerintah Akan Tarik Utang Lagi Rp 990 Triliun, Skemanya Masih Disusun

Pemerintah

Prediksi Pemerintah: Puncak Pandemi Covid-19 di Indonesia Saat Ramadhan

Pemerintah

Kabar Gembira dari Menpan RB Tjahjo Kumolo soal Honorer K2

Pemerintah

Catat! Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik 3 Bulan untuk Pelanggan 450 VA dan Diskon 50% untuk 900 VA