Home / Nasional

Selasa, 31 Maret 2020 - 11:43 WIB

MUI Kecam Sikap Pemerintah Akan Gunakan Cara Darurat Sipil, Malah Jauh dari Konstitusi

BERITAWAJO.COM – Rencana pemerintah yang akan menerapkan status darurat sipil apabila situasi wabah Coronavirus disease (Covid-19) terus memburuk mendapatkan kritik keras dari berbagai pihak.

Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi menjelaskan, seharusnya pemerintah menerapkan darurat kesehatan nasional, sehingga memberlakukan Pasal 55 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Rencana penerapan Darurat Sipil, tegas Erfandi tidak memiliki kesesuaian dengan kondisi wabah Covid-19 yang saat ini penyebarannya semakin luas.

Baca  Betulkah Ulama Dijemput Paksa Karena Positif Corona?

“Pemerintah harus konsekuen memberlakukan UU Karantina terhadap virus Covid-19, sehingga berdasarkan Pasal 55 UU Karantina pemerintah menyediakan kebutuhan rakyatnya untuk menyelamatkan wilayah Indonesia dari merebaknya wabah Corona,” kata Erfandi, Senin (30/3).

Pengajar Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) ini mengatakan, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan sekaligus pemerintahan diberi mandat oleh Undang Undang untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan UU yang relevan dengan kondisi wabah virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China itu.

Baca  Program Keringanan Cicilan Dinilai Masih Berat Sebelah

Ia menyayangkan pernyataan jurubicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman yang mewacanakan pemberlakukan status darurat sipil Corona.

Ia menilai seharusnya pemerintah taat pada penerapan Konsitusi yang sesuai dengan produk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Pemerintah jangan berspekulasi dengan menerapkan darurat sipil karena secara yuridis masih ada UU yang mengatur karantina kesehatan itu. Salah kebijakan menggunakan darurat sipil karena tidak ada korelasinya, sebagai negara hukum patokannya pada Undang-Undang,” ungkap Alumni Universitas Trunojoyo Madura ini.

Baca  Jokowi Ingin Berdamai dengan Corona, Anies Ngotot 'Gembok' Jakarta: Harus Tegas

Sumber

Share :

Baca Juga

Nasional

Jika PSBB Gagal, Langkah Berikutnya Karantina Nasional?

Nasional

Rizal Ramli Menangis, Minta Pak Jokowi Hentikan Proyek Ibu Kota Baru

Nasional

Izinkan 500 TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemik, PB HMI: Kera di Hutan Disusui, Anak Di Rumah Mati Kelaparan 

Nasional

Menolak RUU Omnibus Law, Buruh Rencana Mogok Massal

Nasional

Luhut Ngotot Indonesia Butuh TKA China, Gerindra: Berhentilah Berpihak Pada Warga Negara Asing

Nasional

Pembatasan Sosial Skala Besar, Anies: Jakarta Sudah Lakukan. Ini Jawaban Balasan Istana

Nasional

Lockdown, Anda Siap? Ini Syaratnya, Berat!

Nasional

Said Iqbal: Jangan Halangi Puluhan Ribu Buruh Demo 30 April