Home / Nasional

Selasa, 12 Mei 2020 - 05:15 WIB

Mudik Dilarang Tapi Angkutan Umum Jalan, Menhub Akui Membingungkan

Menteri Perhubungan atau Menhub mengakui surat edaran (SE) tentang pengendalian transportasi angkutan umum dengan banyak pengecualian, membingungkan masyarakat. Saat mudik dilarang, Kemenhub malah membolehkan transportasi umum beroperasi.

Kemenhub berkali-kali menyebut aktivitas mudik tetap dilarang, tetapi mengakomodasi masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Tentu saja alasannya hanya untuk masyarakat yang tidak mudik. Tapi bagaimana membedakan pemudik dan yang tidak, Kemenhub tak pernah memberi penjelasan di luar narasi dalam SE.

Menhub Budi Karya Sumadi mengakui terjadinya kebingungan di masyarakat akibat relaksasi penggunaan angkutan umum dalam surat edaran. Bahkan dia juga mengakui kebijakan dalam SE pengendalian transportasi angkutan umum yang penuh perkecualian ini sulit direalisasikan.

“Surat edaran yang lebih detail ini di satu sisi konsepsi tidak ada mudik. Tapi ada konsepsi syarat-syarat yang disesuaikan dengan Gugus Tugas Penangangan Covid-19. Memang semakin banyak kebingungan di masyarakat tapi kami yakin semakin baik ke depannya,” jelasnya dalam rapat virtual bersama Komisi V DPR, Senin (11/5/2020).

Baca  DPR Minta Usut Ekspor Jutaan APD ke Korsel. Polri: Belum Ditemukan Pelanggaran

Dia menuturkan tanpa melibatkan masyarakat, kebijakan ini sangat sulit diselesaikan. Pihaknya, terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa mudik tetap dilarang sementara yang diperbolehkan bepergian adalah masyarakat dengan kepentingan ekonomi.

Budi berdalih Kemenhub memiliki fungsi teknis selain membangun transportasi dan menjamin regulasi berjalan. Untuk menegakkan SE pengendalian transportasi atau angkutan umum itu, Menhub telah menugaskan PPMN.

“Kami juga menugaskan PPNS Kemenhub. Kami edukasi masyarakat pelaksanaan protokol kesehatan bakti sosial. Kami koordinasikan dengan Gugus Tugas di bawah Jenderal Doni Monardo,” imbuhnya.

Baca  Kritik Penanganan Corona, Faisal Basri: Komandannya Luhut atau Siapa?

Sejalan Tujuan PSBB?

Sebelumnya, ada SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 6 Mei 2020.

Kemenhub lalu menerbitkan SE para Direktur Jenderal di lingkungan Kemenhub tentang petunjuk teknis pengendalian angkutan umum. Isinya tentang Petunjuk Operasional Transportasi Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (SE Dirjen).

Menhub mengklaim pengendalian angkutan umum yang dilakukan sejalan SE Gugus Tugas, yaitu bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Gugus Tugas memerintahkan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana Covid-19.

Baca  Kerap Ditanya Kapan Pandemik Covid-19 Berakhir, Anies: Saya Tidak Pernah Memprediksi

Hanya ada 38 PO

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub membatasi hanya akan ada 38 Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi selama masa PSBB. Selain itu, PO hanya menjalankan 1 perjalanan per harinya.

Hal itu setelah Menhub mengeluarkan kebijakan kontroversial membolehkan angkutan umum beroperasi di tengah larangan mudik. Dalam aturan itu, ada kriteria pengecualian pembatasan perjalanan orang sehingga bus AKAP boleh beroperasi meski mudik dilarang.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan telah menyiapkan SE yang mengatur penyelenggaraan transportasi darat. SE itu disesuaikan Permenhub No 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Selain itu Permenhub No 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah. (SP)

Share :

Baca Juga

Nasional

Kerja dalam Senyap, Prabowo Sulap RS Kemenhan Jadi RS Khusus Corona

Nasional

Insiden Habib Umar Assegaf, Sudah Damai

Nasional

Bamsoet soal Lelang Motor Jokowi: Kami Kena Prank
Sandiaga dukung jokowi

Nasional

Sandi Salurkan Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa Terdampak Covid-19 via KAHMIPreneur

Nasional

Gempa Guncang Kabupaten Selayar, Warga: Bergoyang Tadi Kursi

Nasional

Luhut Ngotot Indonesia Butuh TKA China, Gerindra: Berhentilah Berpihak Pada Warga Negara Asing

Nasional

Sri Mulyani: Pembayaran DBH ke DKI Setelah Audit BPK. Ketua BPK: Tak Ada Hubungannya!

Nasional

Besaran Gaji PPPK, Ini Kabar Bahagia dari Menkeu Sri Mulyani