Home / Politik

Kamis, 14 Mei 2020 - 06:33 WIB

MPR: Kartu Prakerja Tidak Efektif dan Pemborosan Uang Negara

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebutkan pelatihan online sebagai bagian dalam program Kartu Prakerja tidak efektif dan efisien. Program tersebut juga tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan pelatihan online itu sangat berpotensi terjadi pemborosan uang negara.

“Pelatihan online dalam program Kartu Prakerja agar sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya,” kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Pada 20 Maret 2020 pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp 5,6 triliun. Program ini sebagai bagian dari jaring pengaman sosial menghadapi pandemi Covid-19.

Baca  Susi Bela Rizal Ramli yang Dianggap Sampah Sebut Jokowi Minta Bantuan

Pandemi ini bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu perekonomian rakyat. Banyak pekerja yang di-PHK, banyak buruh harian kehilangan pekerjaan, dan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Program Kartu Prakerja merupakan bantuan jaring pengaman sosial sebagai salah satu solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi dampak pandemi Covid-19.

Syarief Hasan melihat program Kartu Prakerja ini menjadi bermasalah karena adanya pelatihan online yang tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel.

“Bahkan sangat berpotensi terjadinya pemborosan uang negara,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Baca  Masyarakat Mengaku Kesulitan Daftar Kartu Prakerja ala Jokowi. Kok Bisa?

Menurut Syarief Hasan, fokus utama masyarakat hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Dengan adanya imbauan work from home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah Indonesia, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.

“Hal yang semestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Salah satunya lewat program Kartu Prakerja. Tetapi program ini bahkan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online,” sambungnya.

Apalagi, lanjut Syarief Hasan, pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat program Kartu Prakerja tersebut berbayar. Padahal muatan materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik via youtube maupun platform online lainnya secara gratis alias cuma-cuma.

Baca  Klarifikasi Said Didu Sudah Dibaca Luhut, Jubir: Mungkin Memang Kita "rada-rada dungu" Ini Minta Maaf atau Apa?

“Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini sangat tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran,” tegasnya.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Syarief Hasan memberikan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI turut menyuarakan agar pelatihan online dalam program Kartu Prakerja sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya.

“Agar kekhawatiran ‘masyarakat tidak mati karena corona tetapi mati karena kelaparan’ tidak menjadi kenyataan,” pungkasnya. (JP)

 

Share :

Baca Juga

Politik

Ingin Amien Rais di Barisan, Bima Arya: Jelas Enggak Main-main Ya

Politik

Rocky Gerung: Corona Baru Berhenti di Tahun 2070! Apa Maksudnya?

Politik

Nasib Honorer, Mardani Ali Sera: Presiden yang Mesti Ambil Tanggung Jawab
PDIP Bela Jokowi soal Bagi Sembako

Politik

PDIP Bela Jokowi soal Bagi Sembako: Ada Kemiripan dengan Umar Bin Khattab

Politik

Mulan Jameela Kritik Pertamina yang Hanya Peduli Ojek Online

Politik

Sri Mulyani Sentil Anies, Belanja Pegawai dan Barang DKI Masih Tinggi

Politik

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus Sebut Ahok Cocok Urus PT PLN

Politik

Politikus Demokrat: Program Kartu Prakerja Jokowi Mirip Kuis