Home / Politik

Kamis, 14 Mei 2020 - 06:33 WIB

MPR: Kartu Prakerja Tidak Efektif dan Pemborosan Uang Negara

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebutkan pelatihan online sebagai bagian dalam program Kartu Prakerja tidak efektif dan efisien. Program tersebut juga tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan pelatihan online itu sangat berpotensi terjadi pemborosan uang negara.

“Pelatihan online dalam program Kartu Prakerja agar sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya,” kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Pada 20 Maret 2020 pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp 5,6 triliun. Program ini sebagai bagian dari jaring pengaman sosial menghadapi pandemi Covid-19.

Baca  Kritisi Kenaikan BPJS Kesehatan, Fadli Zon: Apa Namanya Kalau Bukan Jahat?

Pandemi ini bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu perekonomian rakyat. Banyak pekerja yang di-PHK, banyak buruh harian kehilangan pekerjaan, dan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Program Kartu Prakerja merupakan bantuan jaring pengaman sosial sebagai salah satu solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi dampak pandemi Covid-19.

Syarief Hasan melihat program Kartu Prakerja ini menjadi bermasalah karena adanya pelatihan online yang tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel.

“Bahkan sangat berpotensi terjadinya pemborosan uang negara,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Baca  Mandat Kongres Nasdem, Surya Paloh: Ini yang Paling Terberat Bapak Presiden

Menurut Syarief Hasan, fokus utama masyarakat hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Dengan adanya imbauan work from home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah Indonesia, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.

“Hal yang semestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Salah satunya lewat program Kartu Prakerja. Tetapi program ini bahkan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online,” sambungnya.

Apalagi, lanjut Syarief Hasan, pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat program Kartu Prakerja tersebut berbayar. Padahal muatan materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik via youtube maupun platform online lainnya secara gratis alias cuma-cuma.

Baca  Survey Indo Barometer; 64,3 Persen Publik Percaya Pemerintah Mampu Mengatasi Corona

“Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini sangat tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran,” tegasnya.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Syarief Hasan memberikan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI turut menyuarakan agar pelatihan online dalam program Kartu Prakerja sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya.

“Agar kekhawatiran ‘masyarakat tidak mati karena corona tetapi mati karena kelaparan’ tidak menjadi kenyataan,” pungkasnya. (JP)

 

Share :

Baca Juga

Nasional

Pilpres 2024, Gerindra Diprediksi tak Usung Anies Baswedan

Politik

Adamsyah: Dulu Zero Corona, IMF Buka Pinjaman untuk Corona, Langsung Ngaku Ada

Politik

Ahmad Riza Jadi Calon Wakil, Politikus Gerindra Bela Anies Baswedan
Anies Dikeroyok 3 Menteri

Politik

Anies Dikeroyok 3 Menteri, Fraksi Demokrat DKI: Mereka Baru Bangun Tidur

Politik

Pemerintah Tidak Akan Lakukan Lockdown, Fadli Zon; Kalau Korban Makin Banyak, Pak Jokowi yang Tanggung Jawab?

Politik

Proyek Ibu Kota Baru Masih Lanjut? Ini Jawaban Pak Luhut!

Politik

Ma’ruf Amin dan Habib Luthfi Disentil soal Pengangkatan Iman Brotoseno

Politik

Ditanya Kesiapan Jadi Capres 2024, Ini Jawaban Susi Pudjiastuti