Home / Hukum

Selasa, 7 April 2020 - 15:59 WIB

Meski Sudah Bisa Bebas, Bahar Smith Menolak Karena Tidak Mau Dianggap Utang Budi pada Rezim Zalim

Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap remaja Bahar bin Smith mengikuti sidang putusan di gedung Arsip dan Perpustakaan, Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.

Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap remaja Bahar bin Smith mengikuti sidang putusan di gedung Arsip dan Perpustakaan, Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.

Hukum – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan peraturan yang memungkinkan napi dan tahanan bebas sebelum waktunya. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas dan rutan.

COVID-19 menular dari orang ke orang melalui droplet. Di satu sisi, lapas, rutan, juga lembaga pembinaan khusus anak adalah institusi tertutup yang kapasitasnya berlebih.

Akan sangat mungkin virus menyebar cepat seandainya satu orang saja terinfeksi. Peraturan itu bernama Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Baca  Hukuman Romahurmuziy Dipotong Jadi 1 Tahun, ICW: Lebih Rendah dari Kepala Desa PemerasĀ 

Napi yang bebas akan diasimilasi di rumah masing-masing sampai diintegrasi lewat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Seorang napi dapat ditarik kembali ke rutan jika melakukan pelanggaran baru. Mereka yang dapat bebas harus memenuhi sejumlah kriteria, menurut peraturan itu, di antaranya: 2/3 masa pidana untuk dewasa dan 1/2 untuk anak jatuh sampai 31 Desember 2020; tidak sedang menjalani subsider; dan bukan WNA.

Syarat lain, mereka yang dibebaskan adalah yang tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP itu mengatur tentang napi terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Baca  Jokowi Digugat Pedagang UMKM Rp 10 Miliar, Ngabalin: Minta Sana Sama Corona

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti menyebutkan “sekitar 30 ribuan” napi bebas karena peraturan baru ini.

Bahar bin Smith, terdakwa penganiayaan dua remaja, beda lagi. Penanggungjawab Lapas Pondok Rajeg Cibinong Bogor sudah menawarinya bebas, tapi dia menolak. Demikian versi salah satu kuasa hukumnya, Ichwan Tuankotta.

Pernyataan berbeda disampaikan Kalapas Kelas IIA Cibinong. Ia mengatakan Bahar belum memenuhi syarat. Hal serupa diungkapkan kuasa hukum lain, Aziz Yanuar. Ia menjelaskan kalau Bahar mulai mendekam di lapas sejak 18 Desember 2018. Ia divonis tiga tahun pada Juli 2019.

Baca  Diduga Hasil Korupsi, Harta Rp 4 T Milik Mantan Pejabat BUMN Akan Dilaporkan Ke Penegak Hukum

Artinya, “hingga 18 April ini genap 16 bulan atau belum sampai separuh dari masa hukuman,” ujar Aziz kepada reporter Tirto, Selasa (7/4/2020). Namun karena masa pidana yang dihitung jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bahar sudah memenuhi syarat.

Beliau tegas tidak mau dianggap utang budi pada rezim zalim,” kata Aziz, menjelaskan kenapa kliennya menolak penawaran. Alasan lain Bahar tidak memilih bebas adalah “banyak murid yang masih diajar ada di dalam.” (Tirto)

Share :

Baca Juga

Hukum

Heboh, Anak Buah Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang 3 Miliar ke Bos BPK di Depan Hakim

Hukum

Mau Beri Bantuan ke Driver Ojol, Perlu Koordinasi Aparat untuk Menjaga Terjadinya Kerumunan

Hukum

Mantap! Digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Hukum

Suap Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Dituntut 10 Tahun Bui

Hukum

Rocky Gerung Dipanggil Polisi Terkait Laporan Henry Yosodiningrat. Kasus Apa?

Hukum

Fahira Idris Akan Melaporkan Balik Muanas Alaidid ke Polisi

Hukum

Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan ‘Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang’

Hukum

Pemenang Lelang Motor Jokowi Ditangkap Polda Jambi, Ini Penjelasan Polisi