Home / Pemerintah

Sabtu, 28 Maret 2020 - 11:42 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ngutang 5 Triliun, Komisi XI: Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Diajukan

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad/Net

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad/Net

BERITAWAJO.COM – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan utang kepada Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 5 triliun. Pengajuan ini pun telah disetujui pihak Bank Dunia.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengaku terkejut dengan persetujuan utang yang diajukan Indonesia kepada Bank Dunia tersebut. Terlebih dia mengetahui utang itu semula diajukan untuk mengatasi kisruh di Jiwasraya, namun baru cair pada saat adanya wabah corona.

Baca  Kominfo Minta Publik Tak Boros Pakai Internet di Tengah Pandemi Covid-19

“Kaget. Pemerintah cekatan sekali, mengurus pinjaman ke Bank Dunia. Kita tidak pernah tahu kapan diajukan, tiba-tiba keluar persetujuan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia terhadap pinjaman 300 juta dolar AS, dengan alasan reformasi sektor keuangan Indonesia,” ucap Kamrussamad, Jumat (27/3).

Kamrussamad pun mendesak Menkeu untuk terbuka mengenai peruntukan uang Rp 5 triliun itu kepada rakyat.

Baca  Honorer K2 Minta Passing Grade Turun, Pati Sunandar: Namanya Makin Tua, Daya Ingat Berkurang

“Menkeu harus menjelaskan peruntukkan dan penggunaan utang 300 juta dolar AS tersebut untuk apa. Karena saat ini kondisi Indonesia memerlukan pembiayaan besar di sektor kesehatan akibat Covid-19,” tegasnya.

Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini menyinggung mengenai adanya pernyataan Bank Dunia yang menyebut setengah penduduk Indonesia tidak memiliki rekening bank. Menurutnya, hal itu tidak tepat disampaikan Bank Dunia.

“Ada 267 rakyat Indonesia berada pada kelompok usia yang berbeda-beda, usia 0-16 tahun kemungkinan besar belum memiliki rekening karena belum ada KTP dan kegiatan berbasis keuangan,” katanya.

Baca  Prof. Zainuddin: TKI Dilarang Pulang Tapi 39 TKA China Masuk Bintan. Kenapa?

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Menkeu Sri Mulyani dan OJK untuk membuka data pemilik rekening bank dalam kurun waktu lima tahun terakhir. “Apa benar tuduhan Bank Dunia bahwa setengah penduduk tidak memiliki rekening bank,” tandasnya

Artikel ini telah tayang di Rmol.id

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pensiunan Guru Pertanyakan Uang Rp357 Miliar, Ali Rahim: Kemana Uang Kami Itu?

Pemerintah

Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Pemerintah

Usia di Atas 35 Tahun, Guru Honorer Desak Diangkat PNS dengan Cara Ini

Pemerintah

Jutaan WNI di Malaysia Diminta Tak Pulang, Pemerintah Siap Kirim Sembako

Pemerintah

Jokowi; Situasi Tidak Normal! Kita Harus Mencari Jalan Keluar
Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana

Pemerintah

Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana Piutang DKI Rp 5,1 T

Pemerintah

Istana Evaluasi Cara Pembagian Sembako Jokowi di Jalan

Pemerintah

Anies Meminta Semua Aktifitas Kantor Perusahaan Dihentikan