Home / Pemerintah

Minggu, 12 April 2020 - 17:12 WIB

Masyarakat Mengaku Kesulitan Daftar Kartu Prakerja ala Jokowi. Kok Bisa?

Jakarta – Pendaftaran program kartu prakerja sudah resmi dibuka sejak Sabtu (11/4) kemarin. Namun, sejumlah masyarakat mengaku kesulitan dalam melakukan pendaftaran.

Hal itu dialami oleh Taufik Ahmad (21) saat melakukan pendaftaran pada Sabtu (11/4). Ia mengaku gagal memasukkan sejumlah data yang dibutuhkan dalam melakukan pendaftaran program kartu prakerja yang merupakan program Presiden Joko Widodo yang dikebut demi penyelamatan ekonomi di tengah pandemi virus corona.

“Kesulitan mungkin sinyal, karena masalah sinyal itu akhirnya saya biarkan sampai hari ini,” kata Taufik, Minggu (12/4).

Setelah gagal beberapa kali, Taufik pun kembali mencoba mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program kartu prakerja pagi ini. Ia menyatakan proses pendaftaran hari ini jauh lebih lancar dibandingkan kemarin.

Baca  Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

“Mungkin karena sedikit yang akses jadi berhasil. Tidak seperti semalam yang pasti banyak juga yang mengakses,” ujar Taufik.

Ia juga menceritakan sedikit pengalamannya di akun Twitter nya semalam. Taufik menuliskan “Lagi daftar kartu prakerja, tapi gagal mengunggah terus. Ada yang sama?”.

Tak sendiri, pengalaman hampir serupa dialami Reza Putradarma (25). Ia mengaku kesulitan dalam menyerahkan (submit) hasil tes kompetensi yang dilakukan secara daring (online).

“Kendalanya pas mengerjakan tes itu tidak bisa submit. Jadi harus dicoba tiga kali baru ter-record, tapi per pagi tadi sudah selesai masalahnya kok,” ucap Reza kepada CNNIndonesia.com.

Sementara, ia tak kesulitan dalam mengunggah data pribadi ketika mengisi biodata. Proses pengisian data diakuinya berjalan lancar.

Hanya saja, Reza menilai hal itu akan menyulitkan masyarakat yang sudah lanjut usia. Pasalnya, calon peserta tak hanya harus memasukkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), tapi juga berswafoto (selfie).

Baca  Ahok Disebut Menjadi Pemimpin Ibukota Negara Baru; Pengamat Mempertanyakan

“Proses tidak rumit, tapi mungkin untuk rekan-rekan dengan usia lanjut masih agak susah. Harusnya kalau sudah memasukkan KTP tidak perlu konfirmasi wajah,” kata Reza.

Selain itu, jenis pertanyaan yang ada dalam tes kompetensi dinilai Reza menyulitkan masyarakat yang biasa kerja lapangan atau bekerja kasar.

“Pertanyaan tes menurut saya agak tricky untuk mereka yang biasa kerja kasar dan lapangan,” pungkas Reza.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pendaftaran program kartu prakerja sudah resmi dibuka untuk gelombang pertama sebanyak 164 ribu peserta. Pendaftaran awal ini akan dibuka hingga Kamis (16/4) pukul 16.00 WIB.

Baca  Jokowi Sepelekan Covid-19 Tanpa Pencegahan, Pengamat: Tuhan Sudah Kasih Kesempatan, Inilah Hasilnya¬†

Hasil pendaftaran gelombang pertama akan diumumkan sehari setelah tenggat waktu, yaitu Jumat (17/4). Jika belum diterima pada gelombang pertama, pendaftar dapat bergabung di gelombang kedua dan tidak perlu mengulang proses dari awal.

Secara keseluruhan, pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan karena penyebaran virus corona.

Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali. (aud/DAL)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Luhut Pastikan Proyek 5 Destinasi Wisata Lanjut Meski Ada Corona

Pemerintah

Pemerintah Akan Tarik Utang Lagi Rp 990 Triliun, Skemanya Masih Disusun

Pemerintah

Pemerintah Belum Bayar Tagihan ke PLN Rp 48 Triliun
Kuasa Jokowi atas PNS

Pemerintah

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS

Pemerintah

Perpres PPPK Belum Jelas, Kabar Baiknya dari Kepala BKN Ini

Pemerintah

Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Pemerintah

Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

Pemerintah

Jokowi Ke Jajaran Kabinet: Jangan Sampai Masyarakat Menganggap Kita Hanya Omong Saja