Home / Hukum

Jumat, 6 Maret 2020 - 08:15 WIB

Massa FPI, GNPF dan PA 212; “India Teroris”

BERITAWAJO.COM – Massa gabungan dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) hingga Persaudaraan Alumni (PA) 212 sudah berdatangan di depan kantor Kedubes India. Massa memenuhi sebagian ruas Jl Rasuna Said, sehingga lalu lintas ke arah Menteng mengalami kemacetan.

Pantauan di lokasi, Jumat (6/3/2020) pukul 13.50 WIB, ruas Jalan Rasuna Said arah ke Menteng sudah dipenuhi massa aksi. Hanya tersisa satu lajur jalan yang bisa dilintasi oleh kendaraan.

Massa sebagian besar berpakaian putih-putih. Beberapa di antaranya membawa spanduk bertulisan lafaz ‘Laa Illaha Illallah’, poster ‘Modi is Terorist”, dan ada pula yang membawa poster ‘Save for Moslems India’.

“India teroris,” terdengar teriakan seorang peserta aksi.

Aksi unjuk rasa ini merupakan protes massa akan aksi kekerasan terhadap muslim di India. Massa membawa sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut.

“Kita tahu penguasa India ini adalah penguasa yang buruk. Maka kita hadir di Kedubes India,” ujar Ketua GNPF Ulama Bogor Ustaz Dani di atas mobil komando.

Ustaz Dani mendesak India untuk menghentikan kekerasan terhadap muslim di India.

“Kita hadir supaya mereka menghentikan diskriminasi, kriminaliasi, supaya apa, supaya negerinya tidak diazab Allah swt,” kata Dani lagi yang kemudian disambut teriakan takbir.

Sumber

Share :

Baca Juga

Hukum

49 TKA Tiongkok Masuk ke Indonesia, Yasonna: Tidak Ada yang Dilanggar

Hukum

Postingan Tara Basro yang Nyaris Tanpa Busana Tidak Melanggar UU ITE! Ini Kata Sekjen Federasi Umat Islam

Hukum

Mantap! Digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Hukum

Waw! Sebanyak 18.062 Narapidana dan Anak Telah Dibebaskan

Hukum

Apakah Ucapan Ruslan Buton Bikin Jokowi Otomatis Berhenti Jadi Presiden?

Hukum

Cegah Corona di Penjara, Yasonna Usul Bebaskan 300 Napi Korupsi di Atas 60 Tahun

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!

Hukum

KPK Mulai Berpikir Sidangkan Kasus Harun Masiku tanpa Harun Masiku