Home / Hukum

Senin, 9 Maret 2020 - 11:54 WIB

Mantap! Digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

BERITAWAJO.COM – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir.

“Kabul permohonan hukum sebagian,” tulis MA dalam putusannya, yang dikutip pada Senin, 9 Maret 2020

Sidang putusan pengabulan tersebut dilakukan oleh hakim Yoesran, Yodi Martono dan Supandi pada 27 Februari 2020.

Baca  Solusi Jitu! Tidak Perlu Naikkan Iuran, Tambal Defisit BPJS Kesehatan Pake Pajak Rokok

Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis.

Baca  Mau Beri Bantuan ke Driver Ojol, Perlu Koordinasi Aparat untuk Menjaga Terjadinya Kerumunan

Sebelumnya, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung agar dibatalkan.

Perpres tersebut mengatur kebijakan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sampai dengan 100%.

Sumber

Share :

Baca Juga

Hukum

Bikin Prank Kejang-kejang Kena Corona, Wanita di Bone Sulsel Ditetapkan Jadi Tersangka

Hankam

Gawat! Laporan WSJ; China Suap NU dan Muhammadiyah Soal Uighur

Hukum

Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan ‘Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang’

Hukum

Waw! Sebanyak 18.062 Narapidana dan Anak Telah Dibebaskan

Hukum

Diduga Hina Lagu ‘Aisyah Istri Rasullah’, YouTuber Ini Jadi Tersangka

Hukum

Meski Sudah Bisa Bebas, Bahar Smith Menolak Karena Tidak Mau Dianggap Utang Budi pada Rezim Zalim

Hukum

Kritik Mahfud MD, Pakar Hukum: Shalat Tarawih Tak Bisa Dipidana!

Hukum

Yusril: Darurat Sipil Tidak Relevan dengan Upaya Melawan Wabah Virus Corona