Home / Nasional

Jumat, 8 Mei 2020 - 08:51 WIB

Luhut Tak Mau Lockdown Tanpa Ada Vaksin

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan), bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kiri), dan Menhan Ryamizard Ryacudu mengikuti rapat gabungan Komisi I dan Komisi III di Ruang Rapat Badan Anggaran, Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2). Rapat gabungan tersebut membahas penanggulangan terorisme, pemberian amnesti dan kebijakan bebas visa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/16.

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan), bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kiri), dan Menhan Ryamizard Ryacudu mengikuti rapat gabungan Komisi I dan Komisi III di Ruang Rapat Badan Anggaran, Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2). Rapat gabungan tersebut membahas penanggulangan terorisme, pemberian amnesti dan kebijakan bebas visa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/16.

Jakarta – Pemerintah lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dibandingkan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa penerapan lockdown tanpa vaksin akan memberikan dampak berkepanjangan. Untuk itu pemerintah tidak memilih lockdown karena belum ada vaksin.

Baca  Sudah 7 Jam Diperiksa di Bareskrim, Said Didu Belum Muncul: Ada Apa Nih?

“Lockdown adalah satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah kematian secara signifikan. Namun, tanpa vaksin, lockdown akan memberikan dampak berkepanjangan,” kata Luhut dikutip dari bahan presentasinya saat menjadi pembicara tamu di SMDV-Agaeti Ventures, dikutip Jumat (8/5/2020).

Adapun dampak yang dimaksud seperti penyusutan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan terganggunya distribusi makanan.

“Lockdown akan memberikan dampak berkepanjangan seperti penyusutan ekonomi, pengangguran, gangguan dalam rantai pasokan,” ucapnya.

Baca  Minyak Dunia Jeblok, Luhut Belum Pertimbangkan Turunkan Harga BBM

Luhut bilang, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendistribusikan vaksin ke masyarakat umum. Secepat-cepatnya, membutuhkan waktu setidaknya satu tahun.

“Secara umum, vaksin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk didistribusikan kepada publik. Bahkan dengan jalur cepat, itu membutuhkan setidaknya satu tahun,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah memilih PSBB. Jika 70% masyarakat patuh terhadap penerapan PSBB, kebijakan itu dinilai akan efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. (detik)

Baca  Narapidana Sumbang APD untuk Penanganan Wabah Virus Corona

Share :

Baca Juga

Nasional

Tidak Ada Unggahan Duka Jokowi untuk Djoko Santoso, Adhie Massardi: TNI Memang Lebih Dekat ke Rakyat

Nasional

Konser BPIP Tak Patuhi Social Distancing, Ketua MPR Minta Maaf

Nasional

Viral Video Wanita Menangis Hampir Menjadi Korban Pemerkosaan

Nasional

Jumince Sabneno Dibunuh Pacar Raymundus, Ini Motifnya

Nasional

Laporkan Warganya hingga Ditahan, Andi Arief Minta Bu Risma Belajar dari Ahok

Nasional

Luhut: Pemerintah Cari Format Tepat Rekonsiliasi dengan PKI

Nasional

Rizal Ramli Ingatkan Jokowi: Nyawa Lebih Penting dari Proyek!

Nasional

Kutip Pejabat AS, Jokowi : Suhu Tinggi Perpendek Hidup Corona