Home / Hukum

Rabu, 29 April 2020 - 19:08 WIB

Kritik Mahfud MD, Pakar Hukum: Shalat Tarawih Tak Bisa Dipidana!

Ilustrasi Shalat Tarawih

Ilustrasi Shalat Tarawih

Ancaman pidana bagi masyarakat yang nekat menggelar Shalat Tarawih di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air yang disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD dinilai sebagai langkah yang keliru.

Sebab menurut Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, sanksi pidana bisa diterapkan bila daerah sudah ditetapkan lockdown.

“Selama wilayah belum ditetapkan sebagai daerah karantina wilayah (lockdown), tidak ada sanksi pidana yang dapat diterapkan,” kata Abdul Fickar Hadjar.

Baca  Daerah Terkendali Covid-19, MUI Sumut: Tetap Shalat Berjamaah di Masjid

Ia menjelaskan, sanksi pidana memang tertuang dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun sanksi tersebut seluruhnya untuk pelanggaran atas penetapan karantina.

Sedangkan saat ini pemerintah hanya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itupun tak diberlakukan di seluruh wilayah.

“Jadi tidak bisa dipidana. Cuma seharusnya masyarakat sadar bahwa tindakannya (berkerumun) itu sangat berbahaya bagi kesehatan,” imbuhnya.

Baca  Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan 'Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang'

Di sisi lain, kondisi lapas di Indonesia tak dipungkiri telah melebihi kapasitas. Hal itulah yang menjadi dasar Kemenkumham memberikan asimilasi kepada narapidana yang sudah menjalani separuh hukuman, serta pembebasan bersyarat bagi mereka yang sudah menjalani 2/3 hukuman.

“Artinya dengan gambaran itu, di satu sisi menjadi tidak logis dan tidak masuk akal di mana pemerintah akan memidanakan para pelanggar, termasuk yang Tarawih. Tindakan persuasif lebih bisa menjadi solusi,” tandasnya. (rmol)

Baca  Mahfud MD: Di Iran Ribuan Orang Mati karena Salat di Masjid Saat Corona

Share :

Baca Juga

Hukum

Napi Asal Sulsel Ini Menolak Dibebaskan Pemerintah: Mending di Sini, Banyak Teman

Hukum

Koruptor Rp 477 M Dipenjara 2 Tahun, yang Korupsi Rp 30 Juta Dipenjara 4 Tahun

Hukum

Cegah Corona di Penjara, Yasonna Usul Bebaskan 300 Napi Korupsi di Atas 60 Tahun

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!

Hukum

Massa FPI, GNPF dan PA 212; “India Teroris”

Hukum

Penindakan KPK Dikuasai Kader Polisi, Ini Kritik Hehamahua

Hukum

Romi Sebut Punya PR Jadi Imam Tarawih Usai Bebas dari Penjara

Hukum

Meski Sudah Bisa Bebas, Bahar Smith Menolak Karena Tidak Mau Dianggap Utang Budi pada Rezim Zalim