Home / Hukum

Rabu, 29 April 2020 - 15:12 WIB

KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan bertindak tegas kepada mereka yang masih tega menyunat dana bantuan kemanusiaan yang digulirkan pemerintah dalam upaya penanganan wabah corona. Dipastikan, tiang gantungan akan menanti para pelaku korupsi bantuan corona.

“Kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana, yaitu dengan pidana mati,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca  Ditegur Pakai Masker, Polisi Ajak Duel Sesama Polisi, Akhirnya Dimutasi Kapolda Jabar

Hal tersebut dilontarkan Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Disebutkan Firli, prioritas hak hidup masyarakat adalah hukum tertinggi yang wajib dijunjung saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Karenanya, KPK akan terus pasang badan memantau alokasi anggaran penanganan Covid-19 agar tak ada penyelewengan dari setiap realokasi baik di pusat dan di daerah.

Baca  Heboh, Anak Buah Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang 3 Miliar ke Bos BPK di Depan Hakim

“Bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain, kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” yakin jenderal polisi bintang tiga ini.

Diketahui, penambahan anggaran APBN dilakukan sebesar Rp 405,1 triliun oleh pemerintah pusat untuk menangani wabah virus corona.

Anggaran itu dialokasikan sebesar Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. (BL)

Baca  Jokowi Digugat Pedagang UMKM Rp 10 Miliar, Ngabalin: Minta Sana Sama Corona

Share :

Baca Juga

Hukum

Digugat Pengelola Mal, Anies Baswedan Menang di MA

Hukum

Kuasa Hukum: Ruslan Buton Dipecat Dari TNI Karena Tolak TKA China Masuk Ke Maluku

Hukum

Sudah 7 Jam Diperiksa di Bareskrim, Said Didu Belum Muncul: Ada Apa Nih?

Hukum

Tok! MK Ketok Palu Tolak Permohonan Guru dan Perawat Honorer Menjadi PNS

Hukum

Penindakan KPK Dikuasai Kader Polisi, Ini Kritik Hehamahua

Hukum

Koruptor Rp 477 M Dipenjara 2 Tahun, yang Korupsi Rp 30 Juta Dipenjara 4 Tahun

Hukum

Yusril: Darurat Sipil Tidak Relevan dengan Upaya Melawan Wabah Virus Corona

Hukum

Pemenang Lelang Motor Jokowi Ditangkap Polda Jambi, Ini Penjelasan Polisi