Home / Hukum

Rabu, 29 April 2020 - 15:12 WIB

KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan bertindak tegas kepada mereka yang masih tega menyunat dana bantuan kemanusiaan yang digulirkan pemerintah dalam upaya penanganan wabah corona. Dipastikan, tiang gantungan akan menanti para pelaku korupsi bantuan corona.

“Kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana, yaitu dengan pidana mati,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca  Buntut Surat Minta Jokowi Mundur, Ruslan Buton Dijemput Polisi

Hal tersebut dilontarkan Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Disebutkan Firli, prioritas hak hidup masyarakat adalah hukum tertinggi yang wajib dijunjung saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Karenanya, KPK akan terus pasang badan memantau alokasi anggaran penanganan Covid-19 agar tak ada penyelewengan dari setiap realokasi baik di pusat dan di daerah.

Baca  Diduga Hasil Korupsi, Harta Rp 4 T Milik Mantan Pejabat BUMN Akan Dilaporkan Ke Penegak Hukum

“Bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain, kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” yakin jenderal polisi bintang tiga ini.

Diketahui, penambahan anggaran APBN dilakukan sebesar Rp 405,1 triliun oleh pemerintah pusat untuk menangani wabah virus corona.

Anggaran itu dialokasikan sebesar Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. (BL)

Baca  Kapolsek Diduga Mabuk Tabrak Rumah Warga, Balita dan Nenek Tewas

Share :

Baca Juga

Hukum

Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan ‘Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang’

Hukum

Kuasa Hukum: Ruslan Buton Dipecat Dari TNI Karena Tolak TKA China Masuk Ke Maluku

Hukum

Meski Sudah Bisa Bebas, Bahar Smith Menolak Karena Tidak Mau Dianggap Utang Budi pada Rezim Zalim

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Hukum

Berkah Habib Bahar bin Smith Dipenjara, Satu Blok Napi Jadi Bisa Ngaji

Hukum

Horee! Polda Metro Jaya Batalkan Larangan Pengendara Motor Berboncengan, Asal…

Hukum

Ditegur Pakai Masker, Polisi Ajak Duel Sesama Polisi, Akhirnya Dimutasi Kapolda Jabar

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!