Home / Politik

Selasa, 14 Januari 2020 - 13:00 WIB

Kepala Daerah Doyan Mutasi untuk Kepentingan Politik, Ini Warning Wapres

BERITAWAJO.COM, FAJAR.CO.ID — Kepala daerah dituntut untuk tidak menggunakan kekuasaan politisnya dalam memenuhi kepentingan pribadi. Terutama dalam hal memutasi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa alasan yang kompeten.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menerima audiensi PNS penerima Penghargaan ASN Tahun 2019 di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (14/1/2020).


ILUSTRASI

“Jangan sampai karena bupatinya ganti, kemudian digeseri semua itu. Penempatan itu harus sesuai dengan kompetensinya,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Mutasi PNS akibat kepentingan politik kepala daerah hanya akan menyebabkan kinerja birokrasi semakin buruk sehingga berdampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca  AHY Belum Layak Bersaing dengan Prabowo dan Anies, Gatot Lebih Menjanjikan

Wapres Ma’ruf pun meminta secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo untuk menindak tegas praktik nepotisme tersebut, baik di pusat maupun daerah.

“Saya kira Pak Menteri PANRB, jangan ada perubahan pimpinan akibat pilkada yang kemudian merusak kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan politik. Jadi mereka (ASN) harus benar-benar terjamin,” ucap Wapres.

Baca  Pengamat: Kritikan Tanpa Bukti, Justru Datangkan Simpati untuk Anies Baswedan

Wapres mengatakan mutasi tanpa pertimbangan kompetensi pegawai tersebut pernah terjadi di suatu daerah, yakni kepala pasar menjadi kepala sub-dinas pendidikan sehingga, kompetensi minim yang dimiliki pegawai tersebut membuat pelayanan pendidikan menjadi lemah.

“Dulu ada cerita kepala pasar menjadi kepala sudin pendidikan, sehingga antara pasar dan pendidikan kan jadi tidak nyambung,” imbuhnya.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf dalam menanggapi keluhan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) peraih Penghargaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019, Aldiwan Haira Putra dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Baca  Aturan Anies dan Luhut Berseberangan, Jubir Pemerintah: Sudahlah Kita Jangan Cari yang Panas

Dalam audiensi tersebut, Aldiwan menyampaikan adanya praktik mutasi PNS di pemda yang tidak mempertimbangkan aspek kompetensi pegawai bersangkutan.

Aldiwan merupakan lulusan IPDN yang kini bekerja di Pemkab Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Dia mendapatkan penghargaan sebagai PNS terbaik kategori The Future Leader lewat program sosialnya bertajuk Internet Gratis untuk Masyarakat Terpencil.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Politik

Demokrat Sebut Pemindahan Bahar Smith Sulit Diterima Logika

Politik

PBNU Minta Pemerintah Batalkan Pelatihan Online Kartu Prakerja

Politik

Sri Mulyani Sentil Anies, Belanja Pegawai dan Barang DKI Masih Tinggi

Politik

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus Sebut Ahok Cocok Urus PT PLN

Politik

Pandemi, PDIP Akan Tetap Gelar Doa Bersama di Makam Bung Karno

Politik

Rocky Gerung: Corona Baru Berhenti di Tahun 2070! Apa Maksudnya?

Politik

Kementan Angkat Suara soal Pengadaan Ayam Rp770 Ribu per Ekor

Politik

Kritik Dierktur CESPELS; Pakai Jurus Pedagang Tanpa Perencanaan, Cara Jokowi Tangani Covid-19 Patut Dipertanggungjawabkan