Home / Pemerintah / Pendidikan

Jumat, 24 Januari 2020 - 09:00 WIB

Kabar Gembira dari Menpan RB Tjahjo Kumolo soal Honorer K2

BERITAWAJO.COM, Menpan RB Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga honorer, terutama honorer K2, secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya.

Bagi yang tidak memenuhi syarat usia, diberi kesempatan mendaftar menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).


Foto Istimewa

“Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar (usia) pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah, Kamis (23/1).

Baca  Honorer K2 Minta Passing Grade Turun, Pati Sunandar: Namanya Makin Tua, Daya Ingat Berkurang

“Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan,” kata Tjahjo Kumolo menegaskan.

Mantan mendagri itu mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini karena sebagian besar (masalah) tenaga honorer ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di dinas kesehatan.

Baca  THR ASN Dipotong, Pemerintah Hemat Belanja Rp 5,5 Triliun

Menteri yang juga mantan sekjen DPP PDIP itu mengatakan, pemerintah akan menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

“Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya,” katanya.

Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.

Baca  Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana Piutang DKI Rp 5,1 T

“Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa, setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja. Namun bisa dimana saja,” katanya.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Video Viral Jokowi Kumpulkan Warga Bogor Bagi Sembako, Ini Penjelasan Istana!

Pendidikan

Mau dapat Beasiswa KIP Kuliah 2020? Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Pemerintah

Prof. Zainuddin: TKI Dilarang Pulang Tapi 39 TKA China Masuk Bintan. Kenapa?

Pemerintah

Dana Pensiun ASN Rp1 Miliar, Tjahjo Kumolo: Salah Kutip

Pemerintah

Tjahjo Kumolo: Syukur-syukur ASN yang Pensiun Dapat Kompensasi Tabungan Pensiun Rp1 Miliar

Pemerintah

Aksi Demo Besar-besaran Honorer K2, Titi Purwaningsih: Bukan Upaya Menentang Pemerintah

Pemerintah

Ahok Disebut Menjadi Pemimpin Ibukota Negara Baru; Pengamat Mempertanyakan

Pemerintah

Anies Meminta Semua Aktifitas Kantor Perusahaan Dihentikan