Home / Pemerintah / Pendidikan

Jumat, 24 Januari 2020 - 09:00 WIB

Kabar Gembira dari Menpan RB Tjahjo Kumolo soal Honorer K2

BERITAWAJO.COM, Menpan RB Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga honorer, terutama honorer K2, secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya.

Bagi yang tidak memenuhi syarat usia, diberi kesempatan mendaftar menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).


Foto Istimewa

“Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar (usia) pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah, Kamis (23/1).

Baca  Jutaan WNI di Malaysia Diminta Tak Pulang, Pemerintah Siap Kirim Sembako

“Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan,” kata Tjahjo Kumolo menegaskan.

Mantan mendagri itu mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini karena sebagian besar (masalah) tenaga honorer ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di dinas kesehatan.

Baca  Nasib Honorer, Pemerintah Berniat Alihkan ke Pihak Ketiga

Menteri yang juga mantan sekjen DPP PDIP itu mengatakan, pemerintah akan menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

“Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya,” katanya.

Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.

Baca  Politikus PDIP Hugua Tegaskan Honorer K2 Harga Mati

“Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa, setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja. Namun bisa dimana saja,” katanya.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pensiunan Guru Pertanyakan Uang Rp357 Miliar, Ali Rahim: Kemana Uang Kami Itu?

Pemerintah

Menko Mahfud: Haram Tiru Sistem Pemerintahan Era Nabi Muhammad

Pemerintah

Sah! Presiden Jokowi Putuskan Membayar THR untuk Seluruh PNS, TNI, Polri, Hingga Eselon III
Ridwan Kamil Kritik Pusat

Pemerintah

Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Pendidikan

3 Syarat Guru Honorer Bisa Digaji Pakai Dana BOS

Pemerintah

Mengapa Indonesia Belum Juga Mengambil Langkah Lockdown? Ini Jawabannya!

Pendidikan

Mau dapat Beasiswa KIP Kuliah 2020? Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Pemerintah

Situasi Corona, Erick Thohir Pastikan Proyek Kereta Cepat Tetap Jalan