Home / Pemerintah

Jumat, 15 Mei 2020 - 06:22 WIB

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS

Foto: Presiden Joko Widodo (BPMI Setpres/Kris)

Foto: Presiden Joko Widodo (BPMI Setpres/Kris)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan ini ada sejumlah kebijakan yang diubah, salah satunya ialah presiden kini memiliki kekuasaan tertinggi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS,” bunyi pasal 3 ayat 1 aturan tersebut, Jumat (15/5/2020).

Baca  Jokowi Setelah Tes Corona; "Hasilnya Tanyakan Ke yang Ngetes"

Selain itu, presiden juga dapat mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, dan bupati/wali kota.

Tambahan baru yang ada di aturan ini ialah presiden berhak menarik pendelegasian kewenangan dalam dua ketentuan, dalam Pasal 3 ayat 7:

Baca  Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal:

a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau

b. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Baca  Mau Dapat Bantuan Langsung 600.000 dari Pemerintah? Ini Syaratnya

Aturan ini telah diteken dan ditetapkan oleh Jokowi pada 28 Februari 2020. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (detik)

 

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Istana Evaluasi Cara Pembagian Sembako Jokowi di Jalan

Pemerintah

Usia di Atas 35 Tahun, Guru Honorer Desak Diangkat PNS dengan Cara Ini

Pemerintah

Jokowi; Situasi Tidak Normal! Kita Harus Mencari Jalan Keluar

Pemerintah

Aksi Demo Besar-besaran Honorer K2, Titi Purwaningsih: Bukan Upaya Menentang Pemerintah

Pemerintah

Pensiunan Guru Pertanyakan Uang Rp357 Miliar, Ali Rahim: Kemana Uang Kami Itu?

Pemerintah

Ini 3 Permintaan Jokowi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri Nanti

Kesehatan

Bidan Honorer Asal Pangkep Ini Digaji Rp 300 Ribu per Bulan, Plus Jadi Perawat dan Dokter

Pemerintah

Jutaan WNI di Malaysia Diminta Tak Pulang, Pemerintah Siap Kirim Sembako