Home / Pemerintah

Jumat, 15 Mei 2020 - 06:22 WIB

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS

Foto: Presiden Joko Widodo (BPMI Setpres/Kris)

Foto: Presiden Joko Widodo (BPMI Setpres/Kris)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan ini ada sejumlah kebijakan yang diubah, salah satunya ialah presiden kini memiliki kekuasaan tertinggi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS,” bunyi pasal 3 ayat 1 aturan tersebut, Jumat (15/5/2020).

Baca  Wah, 1.200 Personel TNI-Polri Amankan Pemakaman Ibunda Jokowi

Selain itu, presiden juga dapat mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, dan bupati/wali kota.

Tambahan baru yang ada di aturan ini ialah presiden berhak menarik pendelegasian kewenangan dalam dua ketentuan, dalam Pasal 3 ayat 7:

Baca  Susul Belva, Andi Taufan Juga Mundur dari Stafsus Jokowi

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal:

a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau

b. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Baca  Lebaran Tahun Ini Jangan Harap Bisa Salaman dengan Jokowi

Aturan ini telah diteken dan ditetapkan oleh Jokowi pada 28 Februari 2020. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (detik)

 

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Harga Masker Tinggi, Menkes: “Salahmu Sendiri Kok Beli”

Pemerintah

Kominfo Minta Publik Tak Boros Pakai Internet di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah

Jokowi Akhirnya Larang Warga Mudik Lebaran!

Pemerintah

Program Bupati 1000 Km, Tahun Ini Hanya 60 Km

Pemerintah

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

Pemerintah

Luhut Pastikan Proyek 5 Destinasi Wisata Lanjut Meski Ada Corona

Pemerintah

708.963 atau 47 Persen Guru Honorer Tak Bisa Nikmati Gaji dari Dana BOS

Pemerintah

Prof. Zainuddin: TKI Dilarang Pulang Tapi 39 TKA China Masuk Bintan. Kenapa?