Home / Hukum

Jumat, 24 April 2020 - 18:20 WIB

Hukuman Romahurmuziy Dipotong Jadi 1 Tahun, ICW: Lebih Rendah dari Kepala Desa PemerasĀ 

Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) mendapat pelukan saat tiba untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz(ANATRA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) mendapat pelukan saat tiba untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz(ANATRA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menilai pengurangan hukuman mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di tingkat banding telah mencoreng rasa keadilan.

Kurnia lantas membandingkan hukuman Romy dan seorang kepala desa. Hukuman Romy, kata dia, jauh lebih rendah dari kepala desa yang terseret kasus pemerasan.

“Kepala Desa itu divonis empat tahun penjara karena terbukti melakukan pemerasan sebesar Rp 30 juta. Sedangkan Romahurmuziy, berstatus sebagai mantan Ketua Umum Partai Politik, menerima suap lebih dari Rp 300 juta, namun hanya diganjar dengan hukuman 1 tahun penjara,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020) malam.

Baca  KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Vonis terhadap Romy tersebut juga merupakan yang paling rendah bila dibandingkan vonis terhadap mantan ketua umum partai politik lainnya.

Kurnia mencontohkan, Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq yang divonis 18 tahun penjara, mantan ketua Umum Partai Demokrat (14 tahun penjara), mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (10 tahun penjara), dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (15 tahun penjara).

Kurnia mengatakan, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi seharusnya lebih berat dibandingkan dengan putusan di tingkat pertama.

Baca  Kejaksaan Agung Yakin Jiwasraya Direncanakan Dibobol, Kerugian Negara Ditaksir 17 Triliun

“Bahkan akan lebih baik jika dalam putusan tersebut Hakim juga mencabut hak politik yang bersangkutan,” kata Kurnia. Namun, Kurnia menyebut vonis rendah semacam ini bukan lagi hal yang baru. Sebab, catatan ICW sepanjang tahun 2019 menunjukkan rata-rata vonis untuk terdakwa korupsi hanya dua tahun tujuh bulan penjara.

“Dengan kondisi seperti ini, maka cita-cita Indonesia untuk bebas dari praktik korupsi tidak akan pernah tercapai,” ujar Kurnia.

Oleh karena itu, ICW mendesak KPK untuk segera mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

Baca  Pengacara Sebut Romahurmuziy Bisa Bebas Pekan Depan, KPK: Kami Bekerja Sesuai AturanĀ 

Diberitakan sebelumnya, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahumuziy.

Dengan dikabulkannya banding tersebut, hukuman Romy dipotong menjadi satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. Sebelumnya, pada tingkat pertama Romy divonis 2 tahun hukuman penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. (Kompas)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kapolsek Diduga Mabuk Tabrak Rumah Warga, Balita dan Nenek Tewas

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!

Hukum

49 TKA Tiongkok Masuk ke Indonesia, Yasonna: Tidak Ada yang Dilanggar
Luhut pun Banjir Dukungan

Hukum

Perkarakan Said Didu, Luhut pun Banjir Dukungan

Hukum

Yusril: Darurat Sipil Tidak Relevan dengan Upaya Melawan Wabah Virus Corona

Hukum

Ternyata Wakapolri Hadir di Pesta Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana

Hukum

Umat Muslim Diminta Pantau Proses Hukum Abu Janda Hingga Tuntas

Hukum

Baru Bebas, Bahar bin Smith Kembali Dijemput Masuk Tahanan Pukul 3.30