Home / Pemerintah

Selasa, 18 Februari 2020 - 01:00 WIB

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

BERITAWAJO.COM, Para honorer K2, baik yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama Februari 2019 maupun yang belum, berencana menggelar aksi demo besar-besaran.

Rencana ini menjadi pro-kontra di internal honorer K2. Sebagian kurang setuju, karena sepertinya honorer K2 terutama yang sudah lulus PPPK, tidak sabar menunggu SK pengangkatan.

Sebagian lagi mendukung karena sudah terlalu lama regulasi untuk PPPK berupa Perpres belum ditetapkan sehingga nasibnya terkatung-katung.

Baca  Nasib Honorer, Pemerintah Berniat Alihkan ke Pihak Ketiga

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, menanggapi rencana aksi turun ke jalan para honorer K2 tersebut.

“Mau bagaimana lagi? Saya sudah sampaikan juga ke MenPAN-RB soal rencana aksi PPPK,” kata Bima kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Selasa (18/2).

Dia mengungkapkan, semua yang berkaitan dengan Rancangan Perpres PPPK sudah clear. Kalau kemudian belum ditetapkan presiden, Bima mengaku tidak bisa berbuat banyak.

Baca  Pensiunan Guru Pertanyakan Uang Rp357 Miliar, Ali Rahim: Kemana Uang Kami Itu?

“Itu (Rancangan) Perpresnya sudah di Setneg. Saya enggak punya akses ke sana,” ucapnya.

Bima menegaskan bahwa tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN terkait Rancangan Perpres, sudah selesai.

“Tugas kami sudah selesai. Merancang, membuat, membahas, dan teken. Kan sudah saya bilang kalau seluruh instansi terkait telah setuju dan teken. Prosesnya sekarang ada di Setneg,” tandasnya.

Sebelumnya Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan akan melakukan aksi demo besar-besaran bila sampai 29 Februari, Perpres belum ditetapkan presiden.

Baca  3 Syarat Guru Honorer Bisa Digaji Pakai Dana BOS

Mereka menuntut keadilan karena Maret mendatang terancam tidak terima gaji.

Lantaran gaji honorer K2 yang lulus PPPK tidak lagi masuk pos insentif daerah di APBD. Karena gaji PPPK sudah disiapkan di DAU (Dana Alokasi Umum) yang dikucurkan pemerintah pusat.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Prof. Zainuddin: TKI Dilarang Pulang Tapi 39 TKA China Masuk Bintan. Kenapa?

Pemerintah

Nasib Gaji ke-13 PNS Diputuskan November 2020

Pemerintah

ASN Boleh Memiliki Istri 4 Asal Syarat Ini Terpenuhi

Kesehatan

Bidan Honorer Asal Pangkep Ini Digaji Rp 300 Ribu per Bulan, Plus Jadi Perawat dan Dokter

Pemerintah

Perpres PPPK Belum Jelas, Kabar Baiknya dari Kepala BKN Ini

Pemerintah

Nasib Honorer, Pemerintah Berniat Alihkan ke Pihak Ketiga

Pemerintah

Wooow… Gaji PNS DKI Jakarta di Bawah Kendali Anies Baswedan Capai 20 Juta

Pemerintah

Dana Pensiun ASN Rp1 Miliar, Tjahjo Kumolo: Salah Kutip