Home / Pemerintah

Selasa, 18 Februari 2020 - 01:00 WIB

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

BERITAWAJO.COM, Para honorer K2, baik yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama Februari 2019 maupun yang belum, berencana menggelar aksi demo besar-besaran.

Rencana ini menjadi pro-kontra di internal honorer K2. Sebagian kurang setuju, karena sepertinya honorer K2 terutama yang sudah lulus PPPK, tidak sabar menunggu SK pengangkatan.

Sebagian lagi mendukung karena sudah terlalu lama regulasi untuk PPPK berupa Perpres belum ditetapkan sehingga nasibnya terkatung-katung.

Baca  Kecewa, Ketum IGI Serukan Guru Honorer Bersatu Tinggalkan Ruang Kelas

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, menanggapi rencana aksi turun ke jalan para honorer K2 tersebut.

“Mau bagaimana lagi? Saya sudah sampaikan juga ke MenPAN-RB soal rencana aksi PPPK,” kata Bima kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Selasa (18/2).

Dia mengungkapkan, semua yang berkaitan dengan Rancangan Perpres PPPK sudah clear. Kalau kemudian belum ditetapkan presiden, Bima mengaku tidak bisa berbuat banyak.

Baca  THR ASN Dipotong, Pemerintah Hemat Belanja Rp 5,5 Triliun

“Itu (Rancangan) Perpresnya sudah di Setneg. Saya enggak punya akses ke sana,” ucapnya.

Bima menegaskan bahwa tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN terkait Rancangan Perpres, sudah selesai.

“Tugas kami sudah selesai. Merancang, membuat, membahas, dan teken. Kan sudah saya bilang kalau seluruh instansi terkait telah setuju dan teken. Prosesnya sekarang ada di Setneg,” tandasnya.

Sebelumnya Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan akan melakukan aksi demo besar-besaran bila sampai 29 Februari, Perpres belum ditetapkan presiden.

Baca  Belum Dapat atau Ada Masalah terkait Bantuan? Ini Layanan Pengaduan Bantuan Sosial dari Kemensos 

Mereka menuntut keadilan karena Maret mendatang terancam tidak terima gaji.

Lantaran gaji honorer K2 yang lulus PPPK tidak lagi masuk pos insentif daerah di APBD. Karena gaji PPPK sudah disiapkan di DAU (Dana Alokasi Umum) yang dikucurkan pemerintah pusat.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Situasi Corona, Erick Thohir Pastikan Proyek Kereta Cepat Tetap Jalan

Pemerintah

Jokowi; Situasi Tidak Normal! Kita Harus Mencari Jalan Keluar

Pemerintah

Nasib Honorer, Pemerintah Berniat Alihkan ke Pihak Ketiga

Pemerintah

Luhut Pastikan Proyek 5 Destinasi Wisata Lanjut Meski Ada Corona

Pemerintah

Yusril Ihza Mahendra; Pertimbangan Ekonomi Nomor Dua, Pemerintah Jangan Tutupi Apa yang Terjadi

Pemerintah

Susul Belva, Andi Taufan Juga Mundur dari Stafsus Jokowi

Pemerintah

Viral, Istana Akhirnya Jelaskan Pernyataan Jokowi Mudik dan Pulang Kampung

Pemerintah

Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB