Home / Politik

Selasa, 5 Mei 2020 - 23:12 WIB

Fraksi PKS Sendirian Tolak Perppu Corona, Kok Bisa?

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 menjadi Undang-Undang.

“Kami melihat Perpu ini bisa membahayakan negara karena punya potensi melanggar konstitusi. Sementara tujuannya untuk mengatasi Covid-19 beserta dampaknya tidak terlihat menjadi fokus utama,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Sukamta, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa 5 Mei 2020.

Sukamta menjelaskan, potensi pelanggaran konstitusi terlihat karena Perppe tersebut mereduksi peran dan kewenangan DPR dalam pembahasan dan penetapan UU APBN dengan Pasal 12 ayat 2 yang mendelegasikan perubahan postur anggaran melalui Peraturan Presiden. Hal ini menurutnya melanggar ketentuan Pasal 23 UUD NRI 1945.

Baca  Wacana Presiden 3 Periode, Politikus PKS: Bravo untuk Pak Jokowi

Berikutnya, potensi pelanggaran konstitusi terletak pada aturan kekebalan hukum pada Perppu yang dinyatakan pada pasal 27 ayat 2.

Dalam pasal tersebut dinyatakan Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan PERPPU ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Baca  Mengharukan! Saat Corona Mewabah, Penjual Sate Bagi Sembako ke Ojek Online

“Presiden saja tidak kebal hukum, dan UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum,” kata Anggota Komisi I DPR ini.

Potensi pelanggaran konstitusi yang ketiga, menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini terletak pada pasal 27 ayat 1 Perppu yang meniadakan potensi kerugian negara atas biaya yang dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK.

Hal ini menurutnya telah mengeliminir peran BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUD NRI 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri.

“Jadi luar biasa sekali Perppu 1/2020 ini, sudah memberi kekebalan hukum masih ditambah setiap tindakan terkait biaya bukan termasuk kerugian negara, sementara di dalam Perppu juga tidak diatur batasan defisit anggaran,” kata dia.

Baca  Gegara Buka Peti Jenazah Pasien COVID-19, 15 Warga di Sidoarjo Positif Corona

Dengan kewenangan extra ordinary seperti itu, kata Sukamta, sangat membuka ruang penyelewengan dan bisa ditunggangi pihak-pihak yang ingin ambil untung diatas penderitaan rakyat.

Selain alasan potensi pelanggaran konstitusi, PKS juga beralasan Perppu tersebut tidak fokus untuk menyelesaikan Covid-19 serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.

Hal ini tergambar dari postur anggaran untuk insentif kesehatan sebesar Rp75 triliun dan insentif social safety net Rp110,1 triliun lebih kecil dibanding insentif pemulihan ekonomi Rp185 triliun dan insentif industri Rp 220,1 triliun. (SI)

Share :

Baca Juga

Politik

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus Sebut Ahok Cocok Urus PT PLN
Luluk Harijanto Akan Datang

Politik

Tidak Terima LBP Diserang, Luluk Harijanto Akan Datang Ke Acara Said Didu

Politik

Kordinator Bela Islam Menolak Ahok sebagai Kepala Otoritas Ibukota Negara

Politik

Erick Thohir Copot Refly Harun dari Kursi Komut Pelindo I. Apa Kata Refly?

Politik

Anggota Komisi VI DPR Meminta Tinjau Ulang Implementasi Kartu Pra Kerja

Politik

Belva Stafsus Jokowi: Jika Konflik Kepentingan, Saya Mundur Saat Ini

Politik

Habib Bahar Kembali Masuk Lapas, Fadli Zon Tanya Kapolri

Politik

Kepala Daerah Doyan Mutasi untuk Kepentingan Politik, Ini Warning Wapres