Home / Politik

Senin, 18 Mei 2020 - 03:27 WIB

Fadli Zon Skakmat Menteri Jokowi: Jangan Kebanyakan Tidur!

Waketum Gerindra Fadli Zon kembali mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Kali ini yang menjadi sasaran tembaknya adalah Menko PMK Muhadjir Effendy. Oleh Fadli, Muhadjir bahkan disebut sebagai menteri yang baru saja bangun tidur.

Komentar Fadli bermula ketika Muhadjir kembali mengomentari soal polemik lockdown yang pernah diusulkan Pemprov DKI Jakarta, Maret lalu. Saat itu, Presiden Jokowi menolak usulan Pemprov Jakarta dan memilih opsi PSBB.

Anehnya, Muhadjir kembali mengungkit polemik itu setelah dua bulan berlalu. Sementara saat isu tersebut bergulir, Muhadjir diketahui tak banyak berkomentar.

Baca  Jokowi Digugat Pedagang UMKM Rp 10 Miliar, Ngabalin: Minta Sana Sama Corona

Fadli berpandangan, Muhadjir seharusnya bicara sejak dulu saat usulan itu pertama kali dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini menteri seperti baru bangun tidur dan komentarnya salah waktu dan salah sasaran. Tak berguna,” kata Fadli dalam akun Twitternya, Jumat (8/5/2020).


Fadli menjelaskan komentar Muhadjir telat 1,5 bulan. Pasalnya diskusi soal karantina wilayah ini dimulai pada Maret 2020.

Baca  Catat! Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik 3 Bulan untuk Pelanggan 450 VA dan Diskon 50% untuk 900 VA

Diketahui, dalam sebuah diskusi, Muhadjir mengatakan ia heran dengan usulan karantina wilayah dari berbagai pihak. Opsi itu, kata dia, memiliki risiko yang panjang termasuk pada perekonomian.

Menurut Muhadjir bila lockdown diterapkan maka pemerintah harus menanggung seluruh biaya hidup masyarakat hingga hewan peliharaan. Ia pun menyebut hal konyol jika DKI Jakarta menerapkan kebijakan itu.

Baca  Jokowi Sepelekan Covid-19 Tanpa Pencegahan, Pengamat: Tuhan Sudah Kasih Kesempatan, Inilah Hasilnya 

“Jadi kalau kami me-lockdown DKI, saudara bayangkan karantina wilayah DKI itu ada 9 juta penduduk DKI yang ditanggung makannya oleh pemerintah, kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah. Itu, kan, usulan paling konyol, tidak mungkin kami melakukan,” ujarnya kemarin.

Karena itu, kata Muhadjir, pemerintah pusat memilih menerapkan PSBB. Lewat PSBB, pemerintah bisa melakukan pengetatan atau melakukan pelonggaran jika Covid-19 mulai mereda. (bl)

Share :

Baca Juga

Politik

Iuran BPJS Naik. Pengamat: Prabowo Masih Berani Bersaksi Jokowi Perjuangkan Rakyat?

Politik

Terima Kasih Jokowi, Kata Survei: Pemerintah Terbaik dan Cepat Tanggap Tangani Covid-19

Politik

Sri Mulyani Sentil Anies, Belanja Pegawai dan Barang DKI Masih Tinggi

Politik

PDIP Nilai Anies Lamban Baru Berlakukan PSBB di DKI Jumat

Politik

Wooow… Hasil Survey Y-Publika Prabowo-Anies 35,4% dan Sandi-AHY 30,3 %

Politik

Stafsus Presiden Mundur, PKS: Yang Salah Bukan Prajurit Tapi Jenderal
PKS Marah Besar

Politik

PKS Marah Besar, Ini Pembodohan Rakyat, Tawarkan Latihan Mancing saat Wabah Corona di Kartu Prakerja
harga rapid tes corona

Politik

Kritisi Kenaikan BPJS Kesehatan, Fadli Zon: Apa Namanya Kalau Bukan Jahat?