Home / Politik

Senin, 18 Mei 2020 - 03:27 WIB

Fadli Zon Skakmat Menteri Jokowi: Jangan Kebanyakan Tidur!

Waketum Gerindra Fadli Zon kembali mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Kali ini yang menjadi sasaran tembaknya adalah Menko PMK Muhadjir Effendy. Oleh Fadli, Muhadjir bahkan disebut sebagai menteri yang baru saja bangun tidur.

Komentar Fadli bermula ketika Muhadjir kembali mengomentari soal polemik lockdown yang pernah diusulkan Pemprov DKI Jakarta, Maret lalu. Saat itu, Presiden Jokowi menolak usulan Pemprov Jakarta dan memilih opsi PSBB.

Anehnya, Muhadjir kembali mengungkit polemik itu setelah dua bulan berlalu. Sementara saat isu tersebut bergulir, Muhadjir diketahui tak banyak berkomentar.

Baca  Pengamat: Prabowo-Anies Bisa Berhadapan di Pilpres 2024

Fadli berpandangan, Muhadjir seharusnya bicara sejak dulu saat usulan itu pertama kali dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini menteri seperti baru bangun tidur dan komentarnya salah waktu dan salah sasaran. Tak berguna,” kata Fadli dalam akun Twitternya, Jumat (8/5/2020).


Fadli menjelaskan komentar Muhadjir telat 1,5 bulan. Pasalnya diskusi soal karantina wilayah ini dimulai pada Maret 2020.

Baca  Jokowi Minta Ditunjukkan Negara yang Berhasil Lockdown, Natalius Pigai: Vietnam!

Diketahui, dalam sebuah diskusi, Muhadjir mengatakan ia heran dengan usulan karantina wilayah dari berbagai pihak. Opsi itu, kata dia, memiliki risiko yang panjang termasuk pada perekonomian.

Menurut Muhadjir bila lockdown diterapkan maka pemerintah harus menanggung seluruh biaya hidup masyarakat hingga hewan peliharaan. Ia pun menyebut hal konyol jika DKI Jakarta menerapkan kebijakan itu.

Baca  Viral, Video Adu Mulut Bupati Lumajang Vs Bupati Boltim, Berawal Ucapan "Bodoh" ke Menteri

“Jadi kalau kami me-lockdown DKI, saudara bayangkan karantina wilayah DKI itu ada 9 juta penduduk DKI yang ditanggung makannya oleh pemerintah, kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah. Itu, kan, usulan paling konyol, tidak mungkin kami melakukan,” ujarnya kemarin.

Karena itu, kata Muhadjir, pemerintah pusat memilih menerapkan PSBB. Lewat PSBB, pemerintah bisa melakukan pengetatan atau melakukan pelonggaran jika Covid-19 mulai mereda. (bl)

Share :

Baca Juga

Politik

Iuran BPJS Dinaikkan, Rocky Gerung: Jokowi Bukan Pemimpim Dalam Keadaan Krisis

Politik

Jokowi Sepelekan Covid-19 Tanpa Pencegahan, Pengamat: Tuhan Sudah Kasih Kesempatan, Inilah Hasilnya 

Politik

Nah, Ketua KPU Ungkap Pertemuannya dengan Harun Masiku

Politik

Wooow… Hasil Survey Y-Publika Prabowo-Anies 35,4% dan Sandi-AHY 30,3 %

Politik

Pemerintah Tidak Akan Lakukan Lockdown, Fadli Zon; Kalau Korban Makin Banyak, Pak Jokowi yang Tanggung Jawab?

Politik

Rizal Ramli: Tunjangan Guru Dipangkas 3,3 Triliun, Stafsus Presiden Dapat Proyek 5,6 Triliun

Nasional

Pengamat: Kritikan Tanpa Bukti, Justru Datangkan Simpati untuk Anies Baswedan

Politik

Tifatul Sembiring Mulai Khawatir Partai Gelora Indonesia Acak-acak Kader PKS