Home / Nasional

Jumat, 15 Mei 2020 - 10:45 WIB

Din: Iuran BPJS Naik Saat Corona, Bentuk Kezaliman Pemimpin

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk kezaliman di tengah kesulitan rakyat menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Menurut dia, keputusan tersebut tidak bijaksana.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan kembali iuran BPJS yang akan berlaku Juli 2020.

Keputusan ini diambil tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai Januari lalu.

Baca  Respons Tiongkok soal Rencana Indonesia Setop Impor

“Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat,” kata Din kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Jum’at (15/5).

Din berpendapat menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat ini semakin menambah kesusahan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi dapat menarik kembali keputusannya.

“Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial,” tuturnya.

Baca  Hasil Undian Piala Eropa 2020, Hadirkan Grup Neraka

“Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berhutang kepada rumah sakit. Ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ujarnya lagi.

Perpres 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, dari saat ini Rp80 ribu. Iuran peserta mandiri Kelas II Rp100 ribu, dari sebelumnya Rp51 ribu. Hal ini berlaku mulai Juli 2020.

Baca  Takut Corona, Iran Batalkan Shalat Jumat Dua Minggu Berturut-turut

Selain itu, iuran peserta mandiri Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Namun, ada subsidi Rp16.500 hingga 2021 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500.

Pada 2021, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7000. Walhasil, iuran BPJS Kesehatan Kelas III mencapai Rp35.000.

Sementara, pada Perpres 75 Tahun 2019 yang dibatalkan MA, iuran Kelas I Rp160 ribu, Kelas II Rp110 ribu, dan Kelas III Rp42ribu. (ryn/pmg)

Share :

Baca Juga

Nasional

Luhut Ngotot Indonesia Butuh TKA China, Gerindra: Berhentilah Berpihak Pada Warga Negara Asing

Nasional

Rizal Ramli Sebut Kelas Glodok, Ahok: Orang Glodok Top Lo Usahanya

Nasional

Ditjen Imigrasi Kemkumham Memberikan Izin Tinggal Terpaksa kepada 2.643 WN Tiongkok

Nasional

Ahok Dicari-cari Pengamat: Kok Harga BBM Tak Kunjung Turun?

Nasional

Yusril Minta Indonesia Segera Lockdown: Corona Makin Parah Jika Telat Dilakukan

Nasional

Agenda Reuni 212 Bahas Ini, dari Kasus Hukum Sukmawati Hingga Isu Kepulangan Habib Rizieq

Nasional

Pemerintah Diminta Tuntut China soal Mayat ABK WNI Dibuang ke Laut

Nasional

Menko Polhukam Akhirnya Bertemu Duta Besar India. Apa Isi Pertemuannya?