Home / Hukum

Jumat, 1 Mei 2020 - 05:42 WIB

Dilaporkan Karena Pencemaran Nama Baik, Said Didu: Bismillahirrahmanirrahim

Muhammad Said Didu yang saat ini dikenal dengan ‘Manusia Merdeka’ sudah mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi terkait pencemaran nama baik. Dia hanya berkomentar pendek menanggapi pelaporan ini, “Bismillahirrahmanirrahim’.

Said Didu, mantan Sekretaris BUMN, tidak mau berkomentar banyak saat ditanya lebih lanjut terkait pelaporan ini. Termasuk apakah dia dilaporkan gara-gara terkait pernyataannya soal Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca  Digugat Pengelola Mal, Anies Baswedan Menang di MA

“Saya tidak bicara dulu. Saya tidak tahu dari mana sumber panggilan tersebut sehingga beredar. Semua sudah saya serahkan ke pengacara saya,” kata Said Didu saat dihubungi kumparan, Jumat (1/5).

Said Didu sudah mendapatkan bantuan 100 lebih pengacara untuk menghadapi kasus ini. Antara lain di barisan pengacara ini adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, dan Teuku Nasrullah.

Baca  Habib Bahar Disebut Langgar PSBB, Kuasa Hukum Bandingkan dengan Konser

Sebelumnya, seorang advokat berinisial AP melaporkan Said Didu ke Ditipid Siber Bareskrim Polri pada Rabu (8/4). Laporan telah diterima dengan nomor LP/B/018/IV/2020/Bareskrim tertanggal 8 April 2020.

Laporan tersebut dibenarkan oleh Staf Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Kelembagaan dan Media, Jodi Mahardi.

“Iya, benar,” kata Jodi saat dihubungi.

Belum diketahui terkait apa laporan tersebut. Namun, Said Didu sempat hendak dilaporkan ke pihak berwajib oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Laporan tersebut terkait pernyataan Said Didu dalam akun Youtube-nya yang menganggap Luhut hanya memikirkan uang saja saat ini. (k)

Baca  Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan 'Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang'

Share :

Baca Juga

Hukum

Polisi Jual Masker; Ini Kata Pengamat

Hukum

Rocky Gerung Dipanggil Polisi Terkait Laporan Henry Yosodiningrat. Kasus Apa?

Hukum

Pengacara Sebut Romahurmuziy Bisa Bebas Pekan Depan, KPK: Kami Bekerja Sesuai Aturan 

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Hukum

Sejumlah Tokoh Dan Pakar Hukum Bakal Gugat Perppu Corona Ke MK

Hukum

Tok! MK Ketok Palu Tolak Permohonan Guru dan Perawat Honorer Menjadi PNS

Hukum

Minta Kasus Kivlan Disetop, 3.332 Purnawirawan Pasang Badan