Home / Pemerintah

Rabu, 6 Mei 2020 - 16:48 WIB

Bansos di DKI Bermasalah, Menko PMK Sempat Tegur Keras Anies

Pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi virus corona (Covid-19) mendapat sorotan tajam pemerintah pusat. Soalnya, banyak ditemukan kejanggalan data pemerima bantuan.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, Kemensos telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.

“Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Baca  Honorer K2 Minta Passing Grade Turun, Pati Sunandar: Namanya Makin Tua, Daya Ingat Berkurang

Juliari juga menyampaikan ada masalah data yang mengakibatkan belum semua warga menerimanya. Per Selasa (5/5), Kemensos baru menyelesaikan penyaluran untuk 955.312 KK. Dia berharap DKI bisa segera merampungkan data penerima bansos.

“Sisa sekitar 300 ribu KK yang menunggu data tambahan dari Gubernur,” ucapnya.

Menko PMK Tegur Keras Anies

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui sempat menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terguran diberikan Muhadjir pada Anies terkait data program Bantuan Sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi covid-19.

“Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data,” kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui zoom, Rabu (6/4).

Baca  Terkait Covid 19; Anies Terus Berdoa, Tidak Ada yang Bisa Menolong Selain Allah

“Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur,” imbuh Muhadjir.

Ia menjelaskan, awalnya dalam rapat terbatas kabinet, Anies menyodorkan data warga miskin terbaru di DKI Jakarta sebanyak 3,6 juta orang.

Saat itu, menurut Muhadjir, Anies meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan kepada warga DKI yang tidak bisa diberikan bantuan oleh Pemprov DKI.

“Beliau sampaikan bisa mengatasi 1,1 juta orang, kemudian sisanya diminta untuk ditanggung pusat,” ujar Muhadjir.

Permintaan Anies dituruti. Muhadjir bilang pihaknya langsung mengolah lagi data orang yang tak bisa dibantu Pemprov DKI. Data itu diolah dari data perorangan menjadi data per kepala keluarga.

Baca  Heboh Anies Larang Suami Istri Berhubungan Intim, Eh Gak Taunya...

Muhadjir menuturkan dari olahan data itu didapat ada 1,3 juta kepala keluarga yang akan dibantu pemerintah. Namun, saat penyaluran bantuan oleh Kemensos di lapangan, data warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI, sehingga terjadi kekacauan di lapangan.

“Sementara RT/RW punya data sendiri yang mestinya itu yang dikirim ke Kemensos, tapi itu gak dikirim ke Kemensos. Karena itu kemarin saya ingatkan pak Gubernur, ‘pak gubernur kan itu ada kesepakatan rapat kabinet’, itu tidak begitu,” ucap dia.

Pihak Pemprov DKI Jakarta sejauh ini belum memberikan pernyataan terkait hal ini. Anies, Wakil Gubernur Riza Patria dan Kepala Dinas Sosial DKI belum merespons panggilan telepon dan pesan instan yang dikirim.

Share :

Baca Juga

Kesehatan

Bidan Honorer Asal Pangkep Ini Digaji Rp 300 Ribu per Bulan, Plus Jadi Perawat dan Dokter

Pemerintah

Luhut Pastikan Proyek 5 Destinasi Wisata Lanjut Meski Ada Corona

Pemerintah

Anies Sudah Lama Ingin Lockdown Jakarta, tapi Terganjal Pusat. Ini Kata Ketua Komisi V DPR

Pemerintah

Menkeu Sri Mulyani Ngutang 5 Triliun, Komisi XI: Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Diajukan

Pemerintah

Tjahjo Kumolo: Syukur-syukur ASN yang Pensiun Dapat Kompensasi Tabungan Pensiun Rp1 Miliar

Pemerintah

Catat! Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik 3 Bulan untuk Pelanggan 450 VA dan Diskon 50% untuk 900 VA

Pemerintah

Situasi Corona, Erick Thohir Pastikan Proyek Kereta Cepat Tetap Jalan

Pemerintah

Fokus Urus Corona, THR dan Gaji 13 PNS Terancam Tak Dibayar Pemerintah