Home / Pemerintah

Jumat, 17 April 2020 - 23:30 WIB

Anies Minta Dana Bagi Hasil Dibayar, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat segera mencairkan dana bagi hasil (DBH). Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, untuk pembayaran DBH 2019 akan dilakukan setelah mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Yang Pak Anies minta DBH kami 2019. Setiap daerah, jadi DBH tahun 2019 yang waktu itu kami bayarkan menurut UU APBN itu pasti berbeda dengan realisasinya. Maka apa yang terjadi pada akhir tahun APBN nanti, buat laporan keuangan diaudit oleh BPK, BPK menyebutkan ‘Oh ternyata penerimaan pajak sekian, maka DBH tahun lalu yang kurang bayar, harus dibayarkan’,” kata Sri Mulyani dalam teleconference, Jumat (17/4/2020).

Baca  Siapkan Duit Rp 720 Triliun, Luhut: Jangan Bilang Saya Mengurusi Semua, Ini juga Bidang Saya

“Nah, DBH 2019 ini biasanya kan itu sesuatu terjadi, diaudit dulu oleh BPK sehingga BPK mengatakan ‘Oh iya pemerintah kurang sekian’, audit BPK April sampai LKPP UU itu disampaikan ke DPR pada Juli, sesudah jadi UU kami bayarkan. Itu biasanya dibayarkan pada Agustus-September,” tambahnya.

Sri Mulyani pun menegaskan, DBH sendiri terbagi menjadi dua. Ada DBH 2020 yang dibayarkan berdasarkan asumsi penerimaan tahun 2020. Lalu, ada DBH 2019 yang diperkirakan kurang bayar.

Baca  Mahfud MD; Terkait Corona Jangan Ada Kepala Daerah Cari Panggung. Siapa yang Dimaksud? Anies Kah?

“Ada DBH 2020 yang kami anggarkan berdasarkan estimasi penerimaan kita, ada DBH 2019 yang diperkirakan kita kurang bayar karena mungkin dialokasi tidak sesuai kenyataan yang harus kita bayar,” ungkapnya.

Namun begitu, pihaknya menyadari penerimaan asli daerah (PAD) berbagai daerah menurun saat ini. Maka itu, Sri Mulyani mengatakan akan membayarkan 50% DBH 2019 sembari menunggu hasil audit dari BPK.

“Nah hari ini berbagai daerah PAD turun makanya Pak Anies bilang dibayar duluan kan itu DBH tahun 2019. Tekniknya memang harus nunggu dulu dari audit BPK. Namun, karena sekarang urgent maka kami memutuskan kita akan bayar 50% sambil nunggu begitu audit BPK ‘Iya memang angka sekian’. Ini untuk 2019,” terangnya.

Baca  Bidan Honorer Asal Pangkep Ini Digaji Rp 300 Ribu per Bulan, Plus Jadi Perawat dan Dokter

Sementara, Dirjen Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mempercepat pembayaran DBH tersebut.

“Kita telah mengeluarkan PMK percepatan yang akan membayarkan sebagian atau 50% daripada DBH yang harusnya dibayarkan triwulan 4, kita akan dibayar April ini,” terangnya. (detik)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Kabar Gembira dari Menpan RB Tjahjo Kumolo soal Honorer K2

Pemerintah

Kemenkeu: Iuran BPJS Kesehatan Harusnya Lebih Tinggi

Pemerintah

Perpres PPPK Belum Jelas, Kabar Baiknya dari Kepala BKN Ini

Pemerintah

Luhut Ingin Datangkan Turis, Wishnutama: Tak Mungkin, Masih Covid-19

Pemerintah

Program Bupati 1000 Km, Tahun Ini Hanya 60 Km

Pemerintah

Anies Meminta Semua Aktifitas Kantor Perusahaan Dihentikan

Pemerintah

Nasib Gaji ke-13 PNS Diputuskan November 2020

Pemerintah

Harga Masker Tinggi, Menkes: “Salahmu Sendiri Kok Beli”