Home / Pemerintah

Jumat, 20 Maret 2020 - 14:11 WIB

Anies Meminta Semua Aktifitas Kantor Perusahaan Dihentikan

BERITAWAJO.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan mulai Senin (23/3) tak ada kegiatan perkantoran di Jakarta. Anies meminta dunia usaha di Jakarta mematuhi kebijakan ini.

Anies mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan seruan Gubernur Nomor 06 Tahun 2020 yang isinya menegaskan kepada dunia usaha untuk tidak melakukan kegiatan perkantoran. Hal ini dilakukan Anies untuk menghentikan penularan virus Corona di Jakarta.

Baca  Akibat Corona Salat Tarawih di Masjidil Haram dan Nabawi Tahun Ini Hanya 11 Rakaat

“Kepada dunia usaha kita mengeluarkan seruan Gubernur Nomor 06 tahun 2020, yang menegaskan statusnya seruan. Tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/3/2020).

Dikatakan Anies, dunia usaha diimbau menutup fasilitas operasional, tidak melakukan kegiatan perkantoran, dan mengalihkannya dengan bekerja dari rumah.

Baca  Lapor Pak Jokowi, Korsel Gagal Terapkan New Normal: Korban Corona Kembali Melonjak

Anies menyebut, bila ada dunia usaha yang tak bisa menghentikan secara penuh operasionalnya, diimbau menghentikan atau mengurangi sampai batas yang paling minimal.

“Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total, maka diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal. Minimal jumlah karyawannya, minimal waktu kegiatannya, dan minimal fasilitas operasionalnya, serta mendorong sebanyak mungkin karyawan untuk bekerja dari rumah.”

Baca  Situasi Corona, Erick Thohir Pastikan Proyek Kereta Cepat Tetap Jalan

“Kami mengimbau dunia usaha untuk memperhatikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja No M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan tenaga kerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19,” ujarnya.

“Karena bagaimanapun juga langkah yang kita lakukan hanya bisa efektif kalau kita semua serempak melakukannya,” ujarnya.

Seruan ini berlaku 14 hari terhitung mulai 20 Maret sampai 2 April 2020.

Sumber

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil

Pemerintah

Pemerintah Belum Bayar Tagihan ke PLN Rp 48 Triliun

Pemerintah

Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Pemerintah

Prediksi Pemerintah: Puncak Pandemi Covid-19 di Indonesia Saat Ramadhan

Pemerintah

Istana Evaluasi Cara Pembagian Sembako Jokowi di Jalan

Pemerintah

Mau Dapat Bantuan Langsung 600.000 dari Pemerintah? Ini Syaratnya

Pemerintah

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

Pemerintah

Mengapa Indonesia Belum Juga Mengambil Langkah Lockdown? Ini Jawabannya!