Home / Pemerintah

Selasa, 5 Mei 2020 - 22:35 WIB

Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen

Pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menghapus anggaran gaji ke-13 dan 14 untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini tertuang dalam usulan rasionalisasi anggaran DKI selama pandemi Covid-19 yang dirapatkan dengan anggota dewan hari ini.

“Gaji ke-13 dan 14 sudah tidak ada juga selama Covid-19 ini,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi, Selasa, (5/5/2020).

Anggaran ini masuk dalam pos anggaran belanja pegawai. Dengan skenario rasionalisasi, maka belanja pegawai tahun ini diusulkan dipangkas Rp 5,57 triliun menjadi Rp 15,97 triliun. Pemerintah DKI mencatat realisasi belanja pegawai sampai 14 April hanya Rp 4,72 triliun.

Baca  Ini 3 Permintaan Jokowi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri Nanti

Rasionalisasi tersebut meliputi pengurangan 50 persen tunjangan kerja daerah (TKD) dan upah pungut insentif pajak. Selanjutnya, menghilangkan anggaran transportasi pejabat, gaji ke-13 dan 14, serta tunjangan peningkatan penghasilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Suhaimi mengatakan, peniadaan gaji ke-13 dan 14 juga berlaku untuk anggota dewan. “Pasti kena,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca  Anies Meminta Semua Aktifitas Kantor Perusahaan Dihentikan

Pemerintah DKI memproyeksikan kas daerah bakal menurun akibat pandemi Covid-19. Perkiraannya adalah pendapatan tahun ini berkurang 53,65 persen menjadi Rp 47,18 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 ditetapkan pendapatan bisa mencapai Rp 87,95 triliun.

Usulan Ganjar

Penotongan gaji ke-13 untuk PNS lebih manusiawi ketimbang usulan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memotong gaji PNS golongan III ke atas dipotong 50 persen untuk membantu penanganan corona.

Usulan pemotongan gaji PNS 50 persen itu diusulkan Ganjar kepada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2020, Kamis (30/4). “Saya usul seluruh pendapatan kita besok dipotong 50 persen pak,” katanya.

Baca  Politikus PDIP Hugua Tegaskan Honorer K2 Harga Mati

Menurut Ganjar, pemulihan ekonomi karena corona belum akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan tahun depan pun perekonomian masih sulit diprediksi. Dengan pemotongan pendapatan PNS, anggarannya bisa dialokasikan bagi masyarakat yang kena dampak corona. Dengan begitu, rasa peduli pemerintah terhadap rakyatnya bisa ditunjukkan. (BL)

Share :

Baca Juga

Nasional

Honorer K2 Minta Passing Grade Turun, Pati Sunandar: Namanya Makin Tua, Daya Ingat Berkurang

Pemerintah

Susul Belva, Andi Taufan Juga Mundur dari Stafsus Jokowi

Pemerintah

Mengapa Indonesia Belum Juga Mengambil Langkah Lockdown? Ini Jawabannya!

Pemerintah

Anies Minta Dana Bagi Hasil Dibayar, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Pemerintah

Program Bupati 1000 Km, Tahun Ini Hanya 60 Km

Pemerintah

Darurat Virus Corona, Kemenag Tak Layani Permohonan Pelaksanaan Akad Nikah. Kok Bisa?

Pemerintah

Catat! Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik 3 Bulan untuk Pelanggan 450 VA dan Diskon 50% untuk 900 VA

Pemerintah

Harga Masker Tinggi, Menkes: “Salahmu Sendiri Kok Beli”