Home / Pemerintah

Selasa, 5 Mei 2020 - 22:35 WIB

Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen

Pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menghapus anggaran gaji ke-13 dan 14 untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini tertuang dalam usulan rasionalisasi anggaran DKI selama pandemi Covid-19 yang dirapatkan dengan anggota dewan hari ini.

“Gaji ke-13 dan 14 sudah tidak ada juga selama Covid-19 ini,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi, Selasa, (5/5/2020).

Anggaran ini masuk dalam pos anggaran belanja pegawai. Dengan skenario rasionalisasi, maka belanja pegawai tahun ini diusulkan dipangkas Rp 5,57 triliun menjadi Rp 15,97 triliun. Pemerintah DKI mencatat realisasi belanja pegawai sampai 14 April hanya Rp 4,72 triliun.

Baca  Pensiunan Guru Pertanyakan Uang Rp357 Miliar, Ali Rahim: Kemana Uang Kami Itu?

Rasionalisasi tersebut meliputi pengurangan 50 persen tunjangan kerja daerah (TKD) dan upah pungut insentif pajak. Selanjutnya, menghilangkan anggaran transportasi pejabat, gaji ke-13 dan 14, serta tunjangan peningkatan penghasilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Suhaimi mengatakan, peniadaan gaji ke-13 dan 14 juga berlaku untuk anggota dewan. “Pasti kena,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca  Horee! Polda Metro Jaya Batalkan Larangan Pengendara Motor Berboncengan, Asal...

Pemerintah DKI memproyeksikan kas daerah bakal menurun akibat pandemi Covid-19. Perkiraannya adalah pendapatan tahun ini berkurang 53,65 persen menjadi Rp 47,18 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 ditetapkan pendapatan bisa mencapai Rp 87,95 triliun.

Usulan Ganjar

Penotongan gaji ke-13 untuk PNS lebih manusiawi ketimbang usulan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memotong gaji PNS golongan III ke atas dipotong 50 persen untuk membantu penanganan corona.

Usulan pemotongan gaji PNS 50 persen itu diusulkan Ganjar kepada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2020, Kamis (30/4). “Saya usul seluruh pendapatan kita besok dipotong 50 persen pak,” katanya.

Baca  Bentuk Penghormatan, Anies Gratiskan Pendidikan Anak dari Tenaga Medis yang Gugur

Menurut Ganjar, pemulihan ekonomi karena corona belum akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan tahun depan pun perekonomian masih sulit diprediksi. Dengan pemotongan pendapatan PNS, anggarannya bisa dialokasikan bagi masyarakat yang kena dampak corona. Dengan begitu, rasa peduli pemerintah terhadap rakyatnya bisa ditunjukkan. (BL)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pemerintah Belum Bayar Tagihan ke PLN Rp 48 Triliun

Pemerintah

Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil

Kesehatan

Bidan Honorer Asal Pangkep Ini Digaji Rp 300 Ribu per Bulan, Plus Jadi Perawat dan Dokter
Kuasa Jokowi atas PNS

Pemerintah

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS

Pemerintah

Ini 3 Permintaan Jokowi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri Nanti

Pemerintah

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

Nasional

Besaran Gaji PPPK, Ini Kabar Bahagia dari Menkeu Sri Mulyani

Pemerintah

Dana Pensiun ASN Rp1 Miliar, Tjahjo Kumolo: Salah Kutip