Home / Pemerintah

Selasa, 18 Februari 2020 - 05:00 WIB

Aksi Demo Besar-besaran Honorer K2, Titi Purwaningsih: Bukan Upaya Menentang Pemerintah

BERITAWAJO.COM, Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi demo besar-besaran yang akan digelar, bukan sebagai upaya untuk menentang pemerintah.

Honorer K2 baik yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) maupun belum, hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo.

“Demo bukan berarti menentang pemerintah. Namun untuk menyampaikan aspirasi di kala jalan persuasif sudah buntu. Honorer K2 tetap loyal kepada pemerintah dan tetap mencintai Presiden Jokowi,” kata Titi kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Selasa (18/2).

Baca  Perjuangkan Guru Honorer, Anggota Komisi X DPR Adrianus: Mudah-mudahan Air Matanya Jangan Keluar Lagi

Yang dituntut dalam aksi nanti adalah segera diterbitkan Perpres tentang PPPK, yang menjadi payung hukum penerbitan NIP dan SK PPPK hasil seleksi tahap pertama Februari 2019.

Titi yakin kalau PPPK tahap satu klir, honorer K2 yang belum ikut seleksi PPPK tahap pertama, akan ikut di tahap berikutnya.

Saat ini kata Titi, masing-masing daerah sedang melakukan konsolidasi mempersiapkan demo. Bila sampai akhir Februari ini Perpres belum juga terbit, mereka akan turun ke jalan.

Baca  Situasi Corona, Erick Thohir Pastikan Proyek Kereta Cepat Tetap Jalan

“Honorer K2 yang belum lulus PPPK juga akan ikut demo. Karena mereka tahu, Perpres itu dasar hukumnya. Kalau Perpresnya ada, PPPK tahap satu bisa diselesaikan. Otomatis akan ada peluang untuk honorer K2 yang belum diakomodir,” terangnya.

“Jadi demo itu bukan hanya buat yang lulus PPPK. Namun buat honorer K2 seluruhnya. Semoga saja Perpres segera terbit, jadi enggak perlu demo lagi. Cukup melakukan persuasif untuk perjuangan berikutnya,” sambung Titi.

Baca  Usia di Atas 35 Tahun, Guru Honorer Desak Diangkat PNS dengan Cara Ini

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

Pemerintah

Menkeu Sri Mulyani Ngutang 5 Triliun, Komisi XI: Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Diajukan

Pemerintah

Ngeri! Skenario Pemerintah dari Dampak Virus Corona; Ringan, Sedang dan Berat

Pemerintah

Cara Pemerintah Blokir Ponsel Ilegal yang Dimulai Hari Ini

Pemerintah

Jokowi Akhirnya Larang Warga Mudik Lebaran!
Layanan Pengaduan Bantuan Sosial

Pemerintah

Belum Dapat atau Ada Masalah terkait Bantuan? Ini Layanan Pengaduan Bantuan Sosial dari Kemensos 

Pemerintah

Catat! Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik 3 Bulan untuk Pelanggan 450 VA dan Diskon 50% untuk 900 VA

Pemerintah

Peserta Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Dijamin Mendapat Pekerjaan: Ini Alasannya