Home / Kesehatan

Jumat, 15 Mei 2020 - 20:02 WIB

Akar Masalah BPJS Kesehatan Bukan Iuran, Tapi Salah Kelola

BPJS Kesehatan acap kali beralasan iuran jadi masalah keuangannya defisit. Pada 2017, defisit badan eks PT Askes (Persero) ini mencapai Rp1,6 triliun. Kemudian, membengkak jadi Rp9,1 triliun pada 2018 dan Rp15,5 triliun pada 2019.

Sebetulnya, defisit diperkirakan masih akan terjadi dengan maupun tanpa kenaikan iuran. Namun, manajemen optimis defisit bisa lebih ditekan dengan kenaikan iuran. “Kalau nanti perpres berjalan, kami hampir tidak defisit. Kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in-cash out,” tutur Fahmi tanpa merinci.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar tak sepakat. Ia menilai permasalahan defisit tak melulu karena iuran. Melainkan, salah kelola. “Ini salah kelola. Pemerintah pun sudah menyadari, makanya ada Inpres 8/2017 dengan orientasi mengatasi defisit 2018 dan 2019. Faktanya, bukan turun, malah naik defisitnya,” terang dia.

Salah satu buktinya, Timboel mengungkap 85 persen dari pembiayaan BPJS Kesehatan lari ke rumah sakit. Kenapa? Ia mensinyalir karena puskesmas dan klinik gagal untuk menurunkan tingkat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya.

Baca  Mantap! Digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Padahal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan sisa anggaran untuk puskesmas yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tapi, itu pun malah dicatat pemda sebagai sisa lebih anggaran.

Bukti lain, sambung dia, temuan BPKP yang menyebut orang yang tidak masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Maksudnya, orang miskin yang seharusnya terdaftar sebagai peserta PBI malah masuk kelas mandiri.

Akibat dari problem salah kelola itu, ia memperkirakan akan membuat disparitas iuran tinggi, sehingga jumlah peserta yang tidak aktif membayarkan iuran alias menunggak bertambah. Saat ini, jumlahnya sekitar 48,8 persen dari peserta mandiri.

Baca  Catat! Iuran BPJS Kesehatan Turun Mulai 1 Mei 2020

Bukan tidak mungkin, angkanya meningkat menjadi 60 persen karena banyak masyarakat tercekik ekonominya di tengah penyebaran penyakit covid-19.

“Ini akan kontraproduktif. Kita harus akui salah kelola lah. Kendali biaya tidak dilakukan serius sehingga persoalan lama terjadi terus. Ini persoalan penegakan dan pengawasan hukum” tegas Timboel.

Bukti lain, ia menambahkan banyak perusahaan swasta yang belum ikut program BPJS Kesehatan. Hal itu diungkap oleh BPKP. Padahal, hitung-hitungannya, kenaikan 1 juta peserta saja, maka bisa menambah gemuk pundi BPJS dari iuran hingga Rp2 triliun. Namun, itu pun tak dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi sepakat ada masalah kompleks di BPJS Kesehatan. Masalah ini bukan cuma iuran, tetapi juga masalah tata kelola. Karenanya, berkaca pada sistem kesehatan nasional Jepang, bisa juga dilakukan kolaborasi antara asuransi swasta dengan jaminan kesehatan nasional.

Baca  Ikatan Dokter Indonesia Protes dan Mengancam Mogok Tangani Pasien Corona

“Misalnya, BPJS Kesehatan tidak menanggung seluruhnya. Seperti kalangan orang mampu di Jepang cuma dicover 70 persen dan 30 persen sisanya dicover asuransi swasta. Sementara, yang tidak mampu 100 persen coverage (dilindungi),” katanya.

Konsep ini bisa diimplementasikan di Indonesia agar BPJS Kesehatan tepat sasaran dan juga membuat industri asuransi dalam negeri lebih maju.

Fithra menegaskan pemerintah harus meninjau ulang karena ada unsur-unsur lain yang harus dipenuhi agar tidak defisit dan bisa berkelanjutan.

“Jika perekonomian sudah pulih setelah pandemi corona, baru bisa dipikirkan kembali (iuran). Performa harus diperhatikan, tapi tidak dilihat dari keuntungan karena BPJS kesehatan bukan dilihat dari sisi untung tapi bagaimana melayani. KPI mereka adalah pelayanan, diikuti performa yang meningkat,” pungkasnya. (bir)

Share :

Baca Juga

Kesehatan

Awas Ada Bahaya Kencing Berdiri Bagi Laki-Laki!

Kesehatan

Ternyata Jenazah Korban Covid-19 Tidak Tularkan Virus. Jangan Ditolak!

Kesehatan

3 Tips Aman Jalani Puasa Jika Alami Gejala Ringan Corona

Kesehatan

Solusi Jitu! Tidak Perlu Naikkan Iuran, Tambal Defisit BPJS Kesehatan Pake Pajak Rokok

Kesehatan

Cegah Kolesterol, Ini Tips Aman Makan Opor Ayam, Apalagi Saat Lebaran
Perokok Lebih Terlindung dari Virus Corona

Kesehatan

Penelitian Prancis: 80 Persen Perokok Lebih Terlindung dari Virus Corona
Kasus Corona Covid 19 di Indonesia Akan Turun

Kesehatan

WHO: Kasus Corona Covid 19 di Indonesia Akan Turun dalam Beberapa Pekan

Kesehatan

JK Prediksi Normal Baru Bisa Minimal Tiga Tahun Kedepan, Begini Hitungannya