Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) mengajukan uji materi Pasal 449 Ayat (2)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); FAJAR.CO.ID–Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) mengajukan uji materi Pasal 449 Ayat (2), Ayat (5) dan Ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan khusus pelarangan hasil survei yang dirilis pada masa tenang dan waktu penayangan hitung cepat (quick count). “Larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara sudah pernah 2 kali dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, dalam UU 7/2017 tentang Pemilu kembali dihidupkan,” kata kuasa hukum AROPI, Veri Junaidi di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019). Veri menuturkan, dilarangnya penayangan hasil survei dan hitung cepat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) waktu Indonesia barat (WIB) tutup, dinilai merugikan publik. Pasalnya mereka tak bisa mendapatkan informasi secara cepat prediksi hasil pemilu. Karenanya, Veri berharap gugatannya segera diputus sebelum masa tenang pemilu 2019. (jp) by hamzahFollow Us On Post navigation Berita Sebelumnya Warga Malaysia Jadi Korban Penembakan di Selandia Baru Berita Menarik LainnyaDiguyur Hujan, Aura Pungut Sampah Bersama Warga RappociniRawan Intimidasi, Kantor KPU dan Bawaslu Dijaga Polisi 24 JamDisarankan Lepas Simbol Ulama, TKN: Itu Bukan TempelanTerharu Dukungan Rakyat, Prabowo Janji Isi Kabinet dengan Orang BerintegritasJawab “Nyanyian” Agum, Begini Isi Surat SBY Comment Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Peristiwa Dipukul Orang Tua Siswa, Guru Tak Sadarkan Diri Koma Dua Malam, Timses PBB yang Dipanah Wafat Kronologis Pemukulan Guru SMPN 6 Kalukku, Pelaku Tak Menyesali Perbuatan Bejatny… Bertahan 13 Jam di Dalam Rumah, Istri Terduga Teroris Sibolga Ledakkan Diri Nasdem Sebut PSI Layaknya Pahlawan Kesiangan Olahraga Ronaldo-Messi Bisa Bertemu di 8 Besar Liga Champions, Ini Aturan Drawing Drama 10 Gol Warnai Kemenangan PSM Makassar Atas Klub Laos 16 Manajer Klub Liga 1 ‘Geruduk’ Rumah Dinas Kapolri Prediksi PSM vs Lao Toyota: Pembuktian Juku Eja Ronaldo Borong 3 Gol, Juventus Singkirkan Atletico Do NOT follow this link or you will be banned from the site! /* */ /* */ var $ = jQuery.noConflict();(function( $ ) {Foto Istimewa.

BERITAWAJO.COM, FAJAR.CO.ID–Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) mengajukan uji materi Pasal 449 Ayat (2), Ayat (5) dan Ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan khusus pelarangan hasil survei yang dirilis pada masa tenang dan waktu penayangan hitung cepat (quick count).

“Larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara sudah pernah 2 kali dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, dalam UU 7/2017 tentang Pemilu kembali dihidupkan,” kata kuasa hukum AROPI, Veri Junaidi di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Veri menuturkan, dilarangnya penayangan hasil survei dan hitung cepat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) waktu Indonesia barat (WIB) tutup, dinilai merugikan publik. Pasalnya mereka tak bisa mendapatkan informasi secara cepat prediksi hasil pemilu.

Karenanya, Veri berharap gugatannya segera diputus sebelum masa tenang pemilu 2019. (jp)

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.